Buka Musrenbang RKPD Tahun 2026, Hermus Beberkan Permasalahan Pembangunan Daerah
Ada Enam permasalahan pembangunan daerah Manokwari yang masuk dalam RKPD Tahun 2026

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com— Bupati Manokwari Hermus Indou, S.IP.,MH membuka musyawarah perencanaan pembangunan daerah (MUSRENBANG) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Manokwari tahun 2026, di Sasana Karya, pada Rabu (30/4/2025).
Bupati mengatakan Musrenbang merupakan momentum strategis dalam rangka menyusun Rencana pembangunan tahunan daerah yang partisipatif, akuntabel dan selaras dengan Arah kebijakan Pembangunan jangka menengah daerah, arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi.
Untuk itu ia berharap seluruh komponen yang ada di pemerintah Kabupaten Manokwari, pemangku kepentingan dapat bersama-sama menyatukan persepsi dan mensinergikan seluruh usulan program kerja dapat dilaksanakan.
Musrenbang mencerminkan semangat dan komitmen Pemerintah Kabupaten Manokwari untuk memperbaiki sistem birokrasi Dan layanan publik yang transparan, efisien serta mendukung pertumbuhan pembangunan yang merata hingga pelosok kampung dan distrik.
“Musrenbang ini penting karena saat ini pembangunan Kabupaten Manokwari masih diperhadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan nyata yang berdampak terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah,” ujarnya
Hermus juga mengurai permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini, yaitu Tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi terutama para kelompok masyarakat asli papua, Masyarakat kampung dan juga masyarakat di kawasan kumuh perkotaan.
Berikut masih rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia akibat keterbatasan akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan.

“Juga masih tingginya angka prevalensi stunting, Belum optimalnya kemerdekaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pemberdayaan kepemudaan di Kabupaten Manokwari,” beber Hermus.
Selain itu adanya keterbatasan dan kesenjangan infrastruktur antar wilayah Terutama infrastruktur Strategis kota Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua barat, tetapi juga infrastruktur pedesaan yang diharapkan menjamin konektivitas antar wilayah, distrik dan kampung serta konektivitas Kampung distrik dengan perkotaan.
Masih lemahnya daya saing dan produktivitas ekonomi lokal, termasuk keterbatasan kapasitas UMKM, Koperasi dan minimnya akses terhadap pembiayaan dan pasar.
Menerima degradasi lingkungan dan meningkatnya risiko bencana seperti banjir, longsor dan pencemaran lingkungan Akibat tata ruang yang belum terkendali secara optimal.
Dan belum optimalnya tata kelola dana otonomi khusus papua dalam menjangkau kelompok masyarakat asli secara adil Dan berkelanjutan.
“Dari Masalah pembangunan yang di sebutkan maka Untuk menjawab permasalahan tersebut pemerintah kabupaten Manokwari telah menetapkan visi dan misi pembangunan daerah Pada rancangan RPJMD dan RPJPD 2025 – 2030 sebagai berikut,” sebut Hermus.
Ketua Panitia Pelaksanaan Musrenbang Oktofianus Kambu menyampaikan bahwa musrenbang di rencanakan berjalan selama 1 hari dan peserta sebanyak 250 terdiri dari ketua dan anggota DPR, pimpinan perangkat daerah, akademisi, toko masyarakat, toko adat dan toko pemuda.
“Pimpinan perangkat daerah di didampingi oleh pak Kabid dan staf kepala distrik dan kelurahan, ” kata Oktovianus.(jp/alb)