Pengusaha OAP Akan Datangi Kadis PUPR PB Minta Kejelasan Paket Tender
MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Asosiasi dan Pengusaha Orang Asli Papua meminta perhatian Gubernur Papua Barat, terkait paket tender penunjukan langsung (PL) OAP di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua Barat yang hingga saat ini belum direalisasikan.
Ketua Kamar Adat Papua (KAP) Yance Kambu mengatakan, padahal telah mendapat disposisi Sekda Papua Barat, DR Nataniel Mandacan M.Si pada pekan lalu. Namun selang beberapa hari kemudian disinyalir oknum terkait atas petunjuk Pj Gubernur Papua Barat.
“Untuk itu dianggap penting untuk mengurai benang kusut, karena dalam proses realiasai pembagian paket PL terjadi Tarik menarik antar Kontraktor OAP dan pihak Dinas terkait,”kata Yance Kambu dalam jumpa pers yang digelar Sabtu (25/6/2022) di Manokwari.
Hal ini tentu harus didorong agar mempercepat proses pekerjaan mengingat sudah masuk semester 2 tahun anggaran 2022. Memang diakuinya hal serupa juga sering dijumpai para pengusaha OAP di Tahun-tahun sebelumnya.
Ia menuturkan, sangat diharapkan dalam masa pemerintahan Pj Gubernur harus membawa perubahan dan dampak baik bagi kontraktor OAP.
“Kami (Pengusaha OAP) dilindungi aturan dan kebijakan pemerintah yang begitu banyak, tetapi semua seakan tidak berlaku, kami terus berjalan dengan ketidakpastian implementasi hukum padahal kami pengusaha OAP juga mempunyai hak secara aturan dan kekhususan,”kata Yance Kambu
Kesimpulan dari diskusi yang dilakukannya bersama para pengusaha OAP adalah akan mendatangi Kepala Dinas PUPR untuk meminta kepastian.
“Karena beberapa minggu lalu kami sudah mendapatkan disposisi dari sekda terkait pembagian paket PL kepada 16 asosiasi kontraktor OAP, tetapi beberapa hari setelah itu disposisi itu di sinyalir petunjuk Pj Gubernur Papua Barat,”tandasnya
Tetapi lanjut Yance bahwa tentu Pj Gubernur tidak tahu dengan situasi dimaksud, tetapi kemungkinan karena kurangnya sinkronisasi.
Melalui pertemuan yang dilakukan antar pengusaha OAP diharapkan melahirkan solusi kedepan secara arif dan bijak mendatangi dinas PUPR untuk meminta kejelasan kapan paket PL tersebut dibagikan.
Meskipun menurutnya, ruang khusus untuk OAP seakan tidak berlaku karena paket tender yang dikeluarkan semua sudah bertuan.
“Alias sudah ada kontraktor yang tender paket itu dengan alasan kami harus mengurus persyaratan substansi yang tidak masuk akal dan itu sudah kami penuhi,”Imbuhnya.
Untuk itu, mewakili pengusaha OAP, Yance sangat berharap perhatian serius Pj Waterpauw terkait persoalan yang dihadapi para kontraktor OAP.(jp/alb)
