Papua Barat Latih Patroli Hutan Berbasis ‘SMART’ Untuk Perkuat Perlindungan Kawasan Hutan
MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Untuk memperkuat perlindungan kawasan hutan di Tanah Papua, Dinas Kehutanan (Dishut) Papua Barat bersama Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat, dan Konservasi Indonesia menyelenggarakan pelatihan patroli hutan berbasis SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tool).
Pelatihan tersebut digelar selama tiga hari, sejak tanggal 14-16 April 2025 di Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel).
Diikuti oleh aparat Dishut dari berbagai wilayah Papua Barat serta perwakilan masyarakat lokal, khususnya dari Kabupaten Manokwari Selatan, yang akan diberdayakan sebagai Masyarakat Mitra Polisi Hutan (MMP).
Pelatihan bertajuk “Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kawasan Hutan menggunakan Patroli Berbasis SMART di Papua Barat” ini bertujuan meningkatkan kemampuan teknis dan pengawasan di lapangan.
Kepala Dishut Papua Barat, Jimmy W. Susanto, S.Hut., M.P., menekankan pentingnya peningkatan kapasitas secara berkelanjutan dalam menjaga kawasan hutan, terutama dalam konteks Otonomi Khusus Papua Barat.
“Pengelolaan kawasan hutan tidak bisa lagi dilakukan dengan cara-cara lama. Perubahan zaman menuntut pendekatan berbasis data, teknologi, dan pemberdayaan masyarakat. Pelatihan ini merupakan langkah strategis kami untuk menjawab tantangan itu,”kata Jimmy.
Lebih lanjut, Jimmy menilai pelatihan ini bukan sekadar rutinitas, tetapi juga bagian dari strategi besar pemerintah untuk membangun sistem perlindungan hutan yang adaptif dan berbasis data.
“SMART memberikan kami alat untuk memahami situasi di lapangan secara lebih akurat, dan ke depannya akan menjadi standar dalam seluruh kegiatan patroli hutan di Papua Barat. Kami juga berkomitmen untuk terus mendampingi masyarakat sebagai mitra utama dalam menjaga kelestarian hutan kita,”ujarnya.
Menurut Ia Provinsi Papua Barat memiliki kawasan hutan seluas 7,12 juta hektar, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 44 Tahun 2005, yang terdiri dari kawasan lindung (1,77 juta ha) dan kawasan budidaya (1,96 juta ha). Wilayah ini mencakup bentang alam yang kaya keanekaragaman hayati dan berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim global.
Sementara Kepala BBKSDA Papua Barat, Johny Santoso, S.Hut., M.Agr., menambahkan bahwa luasnya kawasan hutan di Papua Barat maupun Papua Barat Daya merupakan tanggung jawab bersama.
“Menjaga hutan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi lintas instansi dan pelibatan aktif masyarakat sebagai garda terdepan perlindungan hutan,” katanya.
Selama tiga hari pelatihan, peserta dibekali kemampuan praktis seperti penggunaan tally sheet, GPS, metode pengambilan data di lapangan, serta input dan pengelolaan data dalam aplikasi SMART. Ke depan, patroli berbasis SMART akan dilakukan secara berkala dengan melibatkan BBKSDA, dan aparat penegak hukum.
Direktur Program Papua dari Konservasi Indonesia, Roberth Mandosir, menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap pengelolaan dan perlindungan hutan di Papua Barat. Roberth menilai, pelatihan ini menjadi tonggak penting dalam mengarusutamakan teknologi untuk mengelola basis data dan analisis data spasial menggunakan GIS dan SMART, serta partisipasi masyarakat dalam upaya menjaga ekosistem Papua Barat agar terus memberikan manfaat bagi masyarakat lokal dan dunia.
“SMART adalah alat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan kawasan hutan berjalan dengan pendekatan berbasis bukti (evidence-based). Ini sejalan dengan komitmen terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya tujuan 13 tentang aksi iklim dan tujuan 15 tentang menjaga ekosistem daratan. Pelatihan ini juga memperkuat peran masyarakat dalam sistem perlindungan hutan, sesuai dengan prinsip inklusivitas dan tata kelola lingkungan yang baik,”pungkasnya.(jp/ask)
