MANOKWARI,JAGATPAPUA.com— Masyarakat empat distrik yaitu Distrik Kebar, Amberbaken, Mubrani dan Senopi wilayah adat Arfak melakukan aksi demo ke Kantor Gubernur, Senin (5/9/2022).
Dari pantauan jagatpapua.com puluhan massa yang tiba di kantor Gubernur Papua Barat Arfai, membawa spanduk yang bertuliskan “Masyarakat empat distrik yaitu Distrik Kebar, Amberbaken, Mubrani dan Senopi wilayah adat Arfak dengan tegas meminta kepada pemerintah pusat segera dikeluarkan dari Kabupaten Tambrauw sebelum penetapan DOB Provinsi Papua Barat Daya (PBD)”
Selain itu, Masyarakat dengan tegas meminta pertanggung jawaban pemerintah pusat atas istilah Check In Check Out. Juga menyatakan mendukung penuh pemekaran DOB Provinsi Papua Barat Daya tetapi tapal batas wilayah Arfak harus dikembalikan ke provinsi Papua barat sebelum ditetapkannya DOB provinsi PBD.
Ada juga spanduk yang bertuliskan “Tapal Batas, kabupaten induk Manokwari dengan kabupaten Sorong sebelum pemekaran kabupaten tambrauw berkedudukan pada sungai Akwari dan sungai Warmanggen bagian Pantai.
Tampak sejumlah personel polisi terlibat mengamankan aksi demo yang dilakukan masyarakat 4 distrik itu.
Matias Makambak yang juga sebagai Ketua Tim Pemekaran Kabupaten Manokwari Barat saat membacakan aspirasi mengatakan, 4 distrik ini dulunya adalah wilayah Kabupaten Manokwari.
“Jadi kami meminta masyarakat Arfak mendukung pembentukan DOB provinsi Papua Barat Daya dan kami suku besar Arfak punya wilayah harus di kembalikan,”bebernya
“Kami juga meminta pemerintah agar memperhatikan ini karena ini sangat sensitif bagi kami masyarakat di bawah,”tegasnya
Jika dalam Proses pembahasan hingga penetapan Provinsi Papua Barat Daya tak sesuai harapan masyarakat maka aksi akan terus dilakukan.
“Pembentukan PBD kalau sampai keputusan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat Arfak maka kami akan melakukan aksi sampai pemerintah menyetujui keinginan kami,”tandas Makambak
Setelah kantor Gubernur aksi tersebut rencana dilakukan di kantor DPR Papua Barat dan Majelis Rakyat Papua Barat.(jp/alb)
