Filep Wamafma Soroti Kuota PIP, Nasib Guru Honorer, dan Kualitas Makan Bergizi Gratis di Manokwari

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com — Senator Papua Barat Filep Wamafma menyoroti keterbatasan kuota Program Indonesia Pintar (PIP), kesejahteraan guru honorer, dan kualitas Makan Bergizi Gratis (MBG) saat mengunjungi SMP YPK 2 Manokwari, Rabu, 21 Oktober 2026.
Kunjungan reses itu juga mengungkap persoalan keterbatasan lahan dan kebutuhan sarana pendidikan di sekolah tersebut.

Dalam pertemuan dengan pihak sekolah, Filep menerima sejumlah aspirasi yang berkaitan dengan akses bantuan pendidikan, pemenuhan hak tenaga pendidik, serta kualitas layanan pendidikan. Persoalan itu dinilai membutuhkan tindak lanjut dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait.

Salah satu persoalan yang mencuat ialah keterbatasan penerima PIP. Pihak sekolah menyampaikan bahwa sekitar 90 persen siswanya berasal dari kelompok desil satu berdasarkan data yang dimiliki sekolah. Namun, kuota bantuan yang tersedia belum mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh siswa yang dinilai layak memperoleh dukungan.

Sekolah berharap cakupan penerima PIP diperluas, dengan target setidaknya separuh siswa mendapatkan bantuan.

Filep mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi ketepatan data dan mekanisme penetapan penerima bantuan. Menurut dia, persoalan data sosial ekonomi dapat menyebabkan siswa dari keluarga kurang mampu tidak terakomodasi dalam program bantuan pendidikan.

“Bantuan pendidikan harus benar-benar menjangkau anak-anak yang membutuhkan. Jangan sampai siswa dari keluarga kurang mampu kehilangan kesempatan memperoleh bantuan hanya karena data sosial ekonomi belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil keluarganya,” kata Filep.

Ia mendorong sekolah, pemerintah daerah, dan kementerian terkait memperkuat koordinasi untuk memverifikasi dan memperbarui data calon penerima PIP.

Keluhan Kualitas Makanan MBG
Selain bantuan pendidikan, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut. Pihak sekolah mengakui program MBG membantu siswa dan meringankan beban keluarga. Namun, sekolah juga melaporkan sejumlah keluhan mengenai kualitas makanan yang diterima siswa.

Keluhan itu antara lain makanan yang berbau kurang sedap, buah yang sudah rusak, serta jeruk yang terlalu asam.

Filep meminta laporan tersebut ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan mekanisme pengaduan yang jelas. Menurut dia, keberhasilan program pemenuhan gizi tidak cukup diukur dari distribusi makanan kepada siswa, tetapi juga dari mutu dan keamanan pangan.

“Program pemenuhan gizi harus benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak. Karena itu, kualitas makanan, kesegaran bahan pangan, kebersihan pengolahan, dan ketepatan distribusi harus diawasi secara serius,” ujarnya.
Ia menilai pengawasan perlu dilakukan agar pelaksanaan program tidak hanya menjangkau penerima, tetapi juga memenuhi standar kelayakan konsumsi.

Persoalan kesejahteraan tenaga pendidik juga menjadi salah satu aspirasi utama SMP YPK 2 Manokwari. Sekolah menyatakan masih bergantung pada tenaga guru honorer untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

Pihak sekolah turut melaporkan adanya guru yang telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan memiliki sertifikat pendidik, tetapi belum menerima tunjangan profesi secara penuh. Menurut keterangan sekolah, data dan surat keputusan terkait telah tercatat.

Filep meminta persoalan tersebut ditelusuri secara administratif agar penyebab keterlambatan pembayaran dapat diketahui. Ia meminta sekolah menyiapkan data resmi guru yang telah bersertifikat tetapi belum menerima tunjangan untuk diteruskan kepada instansi berwenang.

“Situasi ini perlu ditelusuri secara administratif agar penyebab keterlambatan dapat diketahui dan hak guru yang memenuhi persyaratan dapat diproses sesuai ketentuan,” katanya.

Sekolah juga meminta perhatian terhadap delapan guru honorer yang telah lama mengabdi. Mereka khawatir penempatan atau pemindahan guru yang telah direkrut ke sekolah negeri akan membuat sekolah swasta kembali kekurangan tenaga pendidik.

Filep mengatakan kebijakan pengangkatan dan penempatan guru harus memperhitungkan kebutuhan seluruh satuan pendidikan, termasuk sekolah swasta. Menurut dia, keberlangsungan sekolah swasta perlu diperhatikan karena turut berperan dalam memperluas akses pendidikan masyarakat.

“Pengabdian guru honorer perlu mendapat perhatian serius. Kebijakan peningkatan kesejahteraan dan penataan tenaga pendidik harus mempertimbangkan keberlangsungan sekolah serta kebutuhan guru di lapangan,” ujarnya.

Di luar persoalan bantuan dan tenaga pendidik, SMP YPK 2 Manokwari masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana. Sekolah membutuhkan ruang kerja guru, ruang belajar, laboratorium, dan fasilitas penunjang lainnya.
Program revitalisasi satuan pendidikan di sekolah tersebut dilaporkan berjalan baik.

Meski demikian, masih ada pekerjaan penyelesaian dan pembersihan yang perlu dituntaskan. Status kepemilikan atau penguasaan lahan juga menjadi persoalan yang perlu diperjelas untuk mendukung pengembangan sekolah dan pengajuan bantuan pembangunan berikutnya.

Filep mengatakan pembangunan fisik harus disertai kepastian status lahan, perencanaan kebutuhan ruang, dan pemenuhan fasilitas belajar. Mengingat keterbatasan lahan, ia menyarankan agar pembangunan gedung secara vertikal dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan, kelayakan teknis, dan kemampuan anggaran.

Sekolah juga berharap adanya dukungan bagi siswa dari keluarga kurang mampu dalam bentuk seragam, sepatu, tas, dan buku pelajaran.

Menurut Filep, dukungan terhadap sekolah swasta perlu menjadi bagian dari kebijakan pemerataan pendidikan. Ia menekankan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang layak semestinya tidak ditentukan oleh kemampuan ekonomi keluarga maupun status sekolah.

Ia mendorong koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengoptimalkan dukungan melalui sumber pendanaan yang sah, termasuk APBN, APBD, serta skema pendanaan yang sesuai dengan ketentuan Otonomi Khusus.

Sebagai tindak lanjut kunjungan reses, Filep meminta pihak sekolah menyiapkan dokumen mengenai guru bersertifikat yang belum menerima tunjangan profesi, data guru honorer dan masa pengabdiannya, serta status pengusulan pengangkatan sebagai aparatur sipil negara atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Sekolah juga diminta menyusun daftar kebutuhan sarana dan prasarana, dokumen status lahan, data siswa yang membutuhkan bantuan pendidikan, serta laporan kualitas makanan MBG. Dokumen tersebut akan menjadi dasar untuk mengidentifikasi persoalan dan meneruskan aspirasi kepada instansi yang berwenang.

Filep menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak cukup dilakukan melalui pembangunan gedung sekolah. Ketersediaan guru, kesejahteraan tenaga pendidik, ketepatan bantuan pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar siswa juga harus mendapat perhatian.

“Pendidikan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh gedung sekolah yang baik, tetapi juga oleh kecukupan guru, kesejahteraan tenaga pendidik, bantuan yang tepat sasaran, serta pemenuhan kebutuhan dasar siswa,” kata Filep.(jp/rls).