IPM Naik, Kemiskinan Turun, Gubernur Papua Barat Tekankan Pemerataan Pembangunan

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah sekaligus menyoroti tantangan pemerataan pembangunan yang masih membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.

Dalam pemaparannya, pembangunan manusia di Papua Barat menunjukkan perkembangan positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2025 tercatat sebesar 68,48, meningkat dibandingkan 2024 yang berada pada angka 67,69.

Selain itu, tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan, dari 21,09 persen pada 2024 menjadi 19,58 persen pada September 2025, kemudian kembali turun menjadi 18,68 persen pada Maret 2026. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 4,19 persen pada Mei 2026, dengan rasio Gini sebesar 0,384 pada Maret 2026.

Dari sisi ekonomi, pertumbuhan Papua Barat pada 2025 sempat tercatat sebesar 6,46 persen, sebelum melambat menjadi 4,73 persen pada triwulan IV 2025.

Dominggus mengatakan, berbagai capaian tersebut patut disyukuri, tetapi tidak boleh membuat pemerintah dan masyarakat berpuas diri. Menurutnya, indikator pembangunan harus diwujudkan dalam perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Angka-angka pembangunan harus terus diterjemahkan menjadi perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat,” kata Gubernur saat menyampaikan sambutannya pada HUT Ke-27 Papua Barat, Senin.

Ia menekankan, pembangunan harus memastikan setiap anak memperoleh pendidikan berkualitas, keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, masyarakat adat terlindungi hak-haknya, serta semakin banyak masyarakat Papua memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat terus mengarahkan pembangunan melalui tiga program prioritas, yakni Papua Barat Cerdas, Papua Barat Sehat, dan Papua Barat Produktif.

Meski sejumlah indikator menunjukkan perkembangan positif, Dominggus mengakui bahwa pemerataan pembangunan di Papua Barat masih menghadapi berbagai tantangan.

Kondisi geografis, keterbatasan konektivitas, kesenjangan akses terhadap pelayanan dasar, kemiskinan, pengangguran, serta belum meratanya kualitas sumber daya manusia menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan berkelanjutan.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya investasi maupun tingginya pertumbuhan ekonomi. Hal yang lebih penting adalah memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

Perhatian khusus, katanya, perlu diberikan kepada masyarakat adat, warga yang tinggal di kampung-kampung, kelompok rentan, serta generasi muda Papua Barat.

Ia juga menyoroti perubahan global yang semakin cepat, mulai dari perubahan iklim, kerusakan ekosistem, konflik dan peperangan, ketidakpastian ekonomi dunia, hingga perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan.

Di tingkat nasional, pemerintah daerah juga dihadapkan pada tuntutan peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perluasan lapangan kerja, percepatan transformasi digital, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi.

Dominggus menilai Papua Barat memiliki potensi besar untuk mengambil peran strategis dalam mendorong pembangunan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, penguatan budaya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Potensi tersebut ditopang oleh kekayaan hutan tropis, keanekaragaman hayati, wilayah pesisir dan laut, serta budaya dan pengetahuan lokal yang memiliki nilai penting bagi dunia.

Namun, kekayaan alam tersebut hanya dapat menjadi modal pembangunan apabila dikelola secara bijaksana, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, pemerintah daerah mendorong pembangunan rendah emisi, pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab, pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru, serta perlindungan ekosistem yang menjadi penopang kehidupan masyarakat.

Menurut Dominggus, manusia dan alam harus ditempatkan sebagai satu kesatuan dalam arah pembangunan Papua Barat. Upaya menjaga hutan, sungai, pesisir, laut, dan keanekaragaman hayati harus berjalan beriringan dengan upaya memastikan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi yang adil dari pengelolaan sumber daya alam.

Pemerintah Provinsi Papua Barat, lanjutnya, berkomitmen melanjutkan pembangunan berdasarkan visi Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri.

Visi tersebut, katanya, bukan sekadar rangkaian kata, melainkan janji dan tanggung jawab yang harus diwujudkan melalui kerja bersama.

Dominggus menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah sendiri. Diperlukan kemitraan yang setara, partisipasi masyarakat, kepemimpinan yang visioner, serta komitmen bersama untuk menjaga kepentingan jangka panjang.

Ia berharap Papua Barat dapat berkembang menjadi provinsi yang tidak hanya dikenal karena kekayaan sumber daya alamnya, tetapi juga karena kemampuannya menjaga lingkungan, menghormati budaya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menghadirkan model pembangunan yang memberikan manfaat bagi Indonesia maupun dunia.

Pada momentum peringatan hari ulang tahun daerah, ia mengajak seluruh komponen masyarakat untuk memperkuat persatuan dan meningkatkan kerja nyata demi masa depan Papua Barat.

Ajakan tersebut ditujukan kepada jajaran pemerintah daerah, dunia usaha dan investor, perguruan tinggi, peneliti, generasi muda, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta seluruh masyarakat Papua Barat.

Ia mengingatkan pentingnya semangat gotong royong dan tanggung jawab bersama dalam menjaga tanah Papua Barat demi masa depan generasi mendatang.

Dominggus juga mengajak masyarakat agar tidak menjadikan perbedaan sebagai sumber perpecahan. Sebaliknya, keberagaman harus menjadi kekuatan untuk membangun Papua Barat yang damai, inklusif, dan bermartabat.(jp/alb).