Filep Wamafma Pimpin Koordinator Wilayah Timur APPTHI, Bidik Peningkatan Mutu Pendidikan Hukum

JAKARTA, JAGATPAPUA.com— Rektor Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan (IHTP) Papua, Filep Wamafma, dipercaya menjadi Koordinator Wilayah Timur Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) periode 2026–2029. Ia berkomitmen memperkuat mutu pendidikan hukum, meningkatkan kapasitas dosen, serta memperluas kolaborasi riset antarperguruan tinggi di kawasan timur Indonesia.

Penetapan Filep berlangsung dalam Musyawarah Nasional (Munas) APPTHI 2026 yang digelar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, pada 27–29 Agustus 2026. Melalui jabatan tersebut, ia akan mengoordinasikan pengembangan program organisasi bersama jajaran pengurus dari sejumlah perguruan tinggi di Flores, Sumbawa, Kupang, hingga Sorong.

Filep mengatakan penguatan pendidikan hukum di wilayah timur perlu dilakukan secara terencana dengan melibatkan berbagai institusi pendidikan. Menurut dia, peningkatan kualitas sumber daya manusia dosen harus berjalan beriringan dengan pengembangan riset, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.

“Sebagai koordinator wilayah timur, saya bersama rekan-rekan pengurus berkomitmen proaktif mengembangkan kapasitas SDM dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan hukum. Penguatan itu juga menargetkan kualitas riset dan publikasi ilmiah sebagai luaran akademik serta kontribusi di bidang hukum bagi masyarakat dan negara,” kata Filep, Rabu, 14 Oktober 2026.

Ia menilai perguruan tinggi hukum di kawasan timur Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan infrastruktur, minimnya tenaga pendidik, serta kesenjangan akses digital menjadi persoalan yang memengaruhi pengembangan kegiatan akademik dan penelitian.

Keterbatasan tersebut, kata Filep, turut memengaruhi kesempatan dosen untuk mengakses jurnal internasional, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, dan menghasilkan publikasi ilmiah yang terindeks dalam Science and Technology Index (SINTA).

Karena itu, ia berharap APPTHI dapat menjadi ruang kolaborasi untuk mempertemukan kebutuhan perguruan tinggi dengan dukungan akademik yang lebih luas. Organisasi tersebut juga diharapkan mampu mendorong inovasi pembelajaran dan memperkuat tata kelola pendidikan tinggi hukum.

Salah satu agenda yang akan didorong ialah pembaruan kurikulum dan metode pembelajaran agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, peningkatan kompetensi dosen dan tenaga pendidik akan ditempuh melalui pelatihan serta berbagai program akademik.

Filep juga menekankan pentingnya kolaborasi penelitian antar-akademisi dan institusi, baik di dalam maupun luar negeri. Menurut dia, kerja sama tersebut dapat memperluas jaringan akademik, menggabungkan keahlian lintas institusi, dan menghasilkan penelitian hukum yang relevan dengan persoalan masyarakat.

“Kami akan berfokus mendorong kolaborasi riset antar-akademisi maupun institusi pendidikan, baik di dalam maupun luar negeri, agar penelitian lebih kontributif dan mutakhir,” ujarnya.

Di luar lingkungan perguruan tinggi, Filep berharap APPTHI memperkuat kemitraan dengan pemerintah dan lembaga penegak hukum. Kerja sama tersebut dinilai penting untuk mendukung pengembangan kebijakan hukum nasional, memperkuat kontribusi akademisi dalam penyelesaian persoalan hukum, serta memperluas pengabdian kepada masyarakat.

APPTHI susun agenda periode 2026–2029

APPTHI berdiri sejak 2015 dan memiliki legalitas AHU–0000958.AH.01.07/2015. Organisasi ini menghimpun para dekan dan pimpinan perguruan tinggi hukum di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan mutu pendidikan, pengembangan riset dan publikasi ilmiah, kerja sama antarlembaga, serta pengabdian hukum kepada masyarakat.

Organisasi tersebut saat ini memiliki lebih dari 150 perguruan tinggi swasta sebagai anggota. Dalam Munas 2026, APPTHI memilih Iwan Satriawan sebagai ketua umum periode 2026–2029, menggantikan Edy Lisdiyono. Adapun posisi sekretaris jenderal dijabat Isnawati dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Munas yang mengusung tema “Peran APPTHI melalui Penguatan Tata Kelola Pendidikan Tinggi Hukum Guna Mewujudkan Keunggulan” itu menjadi forum evaluasi organisasi, pergantian kepemimpinan, dan perumusan program kerja. Pembahasan juga mencakup penguatan tata kelola, akreditasi, serta kolaborasi antarperguruan tinggi hukum.

Di wilayah timur, Filep akan bekerja bersama Sekretaris Koordinator Wilayah, Siti Syahida Nuraini dari Universitas Muhammadiyah Kupang. Jajaran anggota lainnya meliputi Cristina Bagenda dari Universitas Flores, Lahmudin dari Universitas Samawa Sumbawa, Alwiyah Sakti Rakia dari Universitas Muhammadiyah Sorong, serta Vincent dan Finsensius Samara dari Universitas Widya Mandira Kupang.

Dengan kepengurusan tersebut, Filep berharap perguruan tinggi hukum di kawasan timur memiliki ruang lebih besar untuk meningkatkan kualitas akademik dan memperluas jejaring penelitian. Ia menegaskan, kemajuan pendidikan hukum perlu ditopang kerja sama antarkampus agar keterbatasan sumber daya di daerah tidak menjadi penghalang bagi peningkatan mutu pendidikan tinggi.

Baginya, penguatan pendidikan hukum bukan hanya berkaitan dengan kualitas lulusan dan publikasi ilmiah, melainkan juga kemampuan perguruan tinggi berkontribusi terhadap pembangunan hukum dan kebutuhan masyarakat di daerah.(jp/rls).