BPJS Diminta Tingkatkan Evaluasi Layanan Kesehatan, FW: ‘Apalah Arti Banyak Yang Dijamin Tapi Pelayanan Tidak Maksimal’
MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Provinsi Papua Barat termasuk provinsi yang peduli terhadap jaminan Sosial Kesehatan masyarakat di ddaerahnya.
Terbukti pada 2018, Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan M.Si, menerima apresiasi berupa Universal Health Coverage (UHC) dari presiden RI Joko Widodo (saat itu). Hal ini menunjukan bahwa Provinsi Papua Barat serius dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.
Ketua Komite III DPD RI Dr Filep Wamafma SH., M. Hum, mengatakan memang dalam perkembangan perlu dilakukan evaluasi pelayanan kesehatan oleh BPJS.
“Yang menjadi persoalan di kalangan masyarakat yaitu terkait pelayanan. Ketika Pemprov Papua Barat sudah menjamin kesehatan masyarakat ekonomi lemah melalui APBD maka ini adalah bagian dari komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat. Sehingga harus ada dukungan yang seimbang juga,” kata Senator FW, Selasa (18/3/2025) di Manokwari.
Evaluasi DPD RI, lebih lanjut Filep bahwa memang BPJS Kesehatan telah banyak melakukan evaluasi dan keseimbangan pelayanan hanya perlu untuk diatur secara baik.
“Saya mememberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Barat atas komitmennya dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Wilayah XII yang juga terus berbenah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat peserta JKN KIS,” ucapnya
Kelompok yang rentan dengan jaminan kesehatan tersebut seperti Nelayan, Guru, Mama penjual sayur, pejasa ojek terutama Orang Asli Papua (OAP) harus dijamin kesehatannya oleh Pemerintah.
“Mereka tidak mampu menjamin kesehatan mereka tapi pemerintah harus mengafirmasi, terutama orang Asli Papua, ada dana Otsus 20 persen untuk kesehatan, sehingga pemprov bisa mengafirmasi untuk OAP yang belum mampu membayar secara mandiri,” imbuhnya
Sebanyak 85 ribu masyarakat Papua Barat telah mendapatkan persetujuan kementrian Sosial untuk mendapatkan pelayanan Jaminan kesehatan.
“Jadi kita apresiasi ya, Pemerintah provinsi, BPJS dan kami DPD RI juga berjuang di Jakarta melalui Komite dan sudah terwujud bahwa 85 ribu orang itu dijamin pelayanan kesehatannya. Yang tadinya tidak dijamin oleh APBD kami dorong dan puji Tuhan sekarang sudah dijamin. Kita apresiasi semua langkah-langkah yang sudah dilakukan,”bebernya
Namun apa artinya banyak yang dijaminkan tetapi sistem pelayanannya tidak maksimal. Ke depan tipe RS harus ditingkatkan, semua pusat pelayanan Kesehatan di Paoha Barat harus terakreditasi.
“Kita harus benahi Rumah Sakit kita, kualitasnya harus dibenahi, minimal harus tipe B kita harus punya. Puskesmas juga demikian harus terakreditasi semua fasilitas kesehatan jadi, pelayananya mulai dari Kelas 1,2 dan 3 harus seimbang,” cetusnya.(jp/cr01)
