MANOKWARI,JAGATPAPUA.com–Gubernur Papua Barat memberikan jawaban terhadap pandangan umum Gabungan Fraksi DPR Papua Barat atas Raperda APBD Perubahan tahun anggaran 2025.
Jawaban Gubernur itu, dibacakan Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani dalam Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Gubernur terhadap pandangan Umum Gabungan Fraksi DPR Papua Barat, pada Selasa (30/9/2025) di Manokwari.
Setelah mendengar dan mencermati pemandangan umum gabungan fraksi-fraksi DPR Papua Barat, dengan ini kami memberikan tanggapan atas pemandangan umum Gabungan fraksi dimaksud.
Terkait tahapan penyampaian dokumen rancangan perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2025 agar mengikuti tahapan sebagaimana ketentuan PP Nomor 12 tahun 2019 paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran, berkenan kami sepakat dan menjadi perhatian pemerintah.
Terhadap pandangan umum fraksi Amanat Sejahtera tentang;
Ketergantungan pada transfer pusat sangat tinggi fraksi mendorong pemerintah provinsi lebih serius meningkatkan PAD melalui optimalisasi pajak kendaraan, pajak bahan bakar, retribusi jasa umum serta meningkatkan kinerja BUMD
Target PAD sebesar rp457,86 miliar perlu dikawal dengan realisasi yang konsisten karena tren tahun-tahun sebelumnya selalu dibawa target kami sepakat dengan pandangan dewan.
Terhadap pandangan umum fraksi amanat Sejahtera terhadap 1 porsi belanja operasi sebesar 58,3% terlalu dominan dibanding belanja modal sebesar 12,3% dengan kondisi Papua Barat yang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur dasar kami sepakat dengan pandangan dewan terkait belanja modal khususnya belanja infrastruktur mengalami pengurangan dengan adanya Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
Belanja Hibah sebesar Rp267,13 miliar dan belanja bantuan keuangan sebesar rRp917,89 miliar perlu dijelaskan secara transparan siapa penerimanya, apa indikatornya, keberhasilannya dan bagaimana mekanisme pengawasannya, kami sampaikan bahwa belanja hibah telah dicantumkan sesuai nama alat dan nomor HP untuk seluruh penerima hibah sedangkan bantuan keuangan adalah pembagian dana Migas Otsus ke Kabupaten sesuai ketentuan.
Belanja sosial yang hanya sebesar Rp3,77 miliar sangat kecil dibandingkan persoalan kemiskinan stunting dan kesehatan masyarakat Papua Barat, kami sepakat dengan pandangan dewan dengan ditunjang dana belanja tidak terduga untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan.
Terhadap pandangan dewan terkait besarnya SILPA menandakan perencanaan dan penyerapan anggaran 2024 tidak optimal, program-program apa saja yang tidak terlaksana sehingga menimbulkan sisa anggaran sebesar itu, Wagub menjelaskan bahwa besaran SILPA Tahun Anggaran 2024 berasal dari program dan kegiatan yang bersumber dari dana arahan sehingga wajib dianggarkan kembali pada program yang sama pada tahun anggaran 2025.
Terhadap pandangan umum fraksi amanat Sejahtera, terkait usulan dan catatan penting:
Anggaran pendidikan Harus benar-benar menyentuh fasilitas sekolah di kota studi di dalam daerah dan sekolah di daerah pedalaman, ketersediaan guru serta beasiswa anak asli Papua Barat di kota studi dalam dan luar negeri serta tetap mengacu pada mandatory spending.
Dengan alokasi kesehatan dalam belanja rutin yang masih terbatas fraksi meminta peningkatan porsi anggaran untuk penanggulangan stan tinggi si buruk malaria dan TBC mengacu pada mandatory spending.
Perlu dijelaskan berapa persen dari irigasi yang benar-benar diarahkan untuk membuka akses ekonomi masyarakat adat dan petani lokal, Lakotani menjelaskan bahwa hampir seluruhnya diarahkan untuk membuka akses ekonomi masyarakat adat dan petani lokal.
Kemudian terkait Reorientasi belanja dari rutin administratif menuju produktif dan pro rakyat memastikan transparansi belanja hibah dan bantuan keuangan yang totalnya hampir sebesar 1,18 triliun mengutamakan pembangunan sektor pendidikan kesehatan dan ekonomi rakyat Papua Barat, kami sepakat dengan pandangan dewan.
Terhadap pandangan umum fraksi bangkit Gerakan Indonesia Jaya terkait kondisi fiskal secara umum yang mencerminkan adanya perbaikan dalam kinerja pendapatan maupun manajemen pembiayaan.
“Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi dewan bahwa kenaikan pendapatan sebesar 22,75% sementara itu belanja meningkat menjadi 3,61% kami sampaikan bahwa peningkatan belanja tersebut ditunjang oleh kenaikan pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang meningkat sebesar 33,94%,”sebut Wagub
Terhadap pandangan umum fraksi Golkar terkait penyelesaian biaya penghargaan bagi atlet Papua Barat yang berprestasi pada PON ke-21 di Papua tahun 2021, Perlu disampaikan Pemprov meminta pertimbangan Pimpinan dan anggota dewan terkait besarannya serta kelangsungan dan konsistensi kebijakan serta dampak dari pemberian bonus atlet pada PON dan kejuaraan lainnya di masa yang akan datang sehingga akan kami bahas lanjut pada penyusunan anggaran berikutnya.
Terhadap pandangan umum fraksi Golkar yang mendesak pemerintah untuk secara serius memfasilitasi kembali Fakultas Kedokteran UNIPA yang saat ini berada di Provinsi Papua Barat Daya untuk dikembalikan ke Provinsi Papua Barat Kami sangat mencermati pandangan dewan dimaksud.
Terhadap pandangan fraksi Golkar yang mendorong peran serta pemerintah daerah dalam pergelaran bazar UMKM dan Festival Dangdut Akbar 2025 Papua Barat yang diselenggarakan di Kota Fakfak yang mana saat ini persiapan pelaksanaannya digagas dan diinisiasi oleh “Yayasan kita” kami sepakat dengan pandangan dewan.
11 Terhadap pandangan umum fraksi Golkar yang melihat antusias masyarakat sangat tinggi pada lembaga pendidikan untuk mengambil langkah-langkah strategi memisahkan lokasi antara SMA Kasuari dan SMK Taruna demi menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekolah dan menyarankan untuk SMK Taruna kiranya dipindahkan ke distrik Warmare pemerintah sangat memperhatikan dan mencermati pandangan dewan tersebut dengan mempertimbangkan seluruh aspek kebutuhan pembangunan.
Selain itu, terkait konsistensi dengan RPJMD 2025 2029 ketergantungan pada dana transfer pusat dengan lebih dari 80% pentingnya optimalisasi belanja modal agar diarahkan pada program prioritas dengan dampak terukur bagi rakyat, efisiensi belanja operasional pegawai, inovasi pembiayaan dan pembangunan berorientasi, kami sependapat dengan pandangan dewan.
Terhadap pandangan umum fraksi Nasdem bersatu terkait satu aspek pendapatan daerah yang menekankan perlunya proyeksi pendapatan yang realistis berbasis pada realisasi penerimaan sampai triwulan terakhir, asumsi pendapatan yang terlalu optimis berimplikasi pada defisit anggaran yang membebani tahun berikutnya.
Aspek belanja daerah yang menilai perlunya prioritas pada pembayaran kewajiban kontraktual dan kegiatan pelayanan dasar seperti pendidikan kesehatan dan infrastruktur belanja non esensial yang tidak memberi dampak langsung pada masyarakat agar ditunda atau direlokasi aspek pembiayaan daerah.
Penggunaan SILPA dan sumber pembiayaan lainnya harus transparan, akuntabel dan tidak menimbulkan beban struktural jangka panjang, kualitas pengelolaan anggaran fraksi menekankan pentingnya akuntabilitas transparansi serta pengawasan yang ketat untuk mencegah praktik korupsi kolusi dan nepotisme dalam pelaksanaan program dan proyek pemerintah kami sependapat.
Terkait penyusunan Peraturan Gubernur sebagai penjabaran dari perda dan perdasus guna menata dan mengawasi aktivitas pertambangan rakyat di wilayah Papua Barat, tidak tersedianya air di masyarakat distrik Masni kampung madrat dan Kampung sekitarnya juga penganggaran dengan memperhatikan mandatory spending 20% untuk Urusan pendidikan dari total pendapatan daerah dan 15% untuk urusan infrastruktur kami sependapat.
Kemudian terhadap pandangan umum fraksi PDI Perjuangan, kurun waktu tahun anggaran 2025 yang tersisa kurang lebih 90 hari pemerintah dapat merealisasikan keseluruhan belanja daerah yang dianggarkan pada perubahan APBD tahun 2025 secara baik agar memiliki nilai manfaat bagi masyarakat Papua Barat di mana dengan anggaran yang ditetapkan dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan Angka kemiskinan, memperkecil nilai generatio dan menurunnya tingkat pengangguran terbuka.
Juga Apakah pekerjaan-pekerjaan fisik dapat diselesaikan tanpa melewati Tahun Anggaran kami sependapat.
Terhadap Program pemerintah Terkait ibadah Umroh dan Tanah suci yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah Papua Barat fraksi PDIP Perjuangan sangat mendukung penuh karena akan meningkatkan semangat spiritual dan ketakwaan kita kepada Allah fraksi PDIP pun memberikan masukan terhadap Berikan beberapa pertimbangan masukan terkait program tersebut;
Program agar lebih selektif dan dengan mengutamakan para imam pendeta khusus orang asli Papua atau yang telah lama mengabdi dan berasal dari daerah 3t Tertinggal terdepan dan terluar kami sependapat dengan dewan
Program tersebut harus mencermati keterwakilan wilayah kabupaten dan juga dominasi agama Sehingga semua denominasi agama merasakan manfaat dari program yang mulia ini karena ini mereka yang hadir tempat suci akan mendoakan para pemimpin di provinsi ini agar menjadi pemimpin yang penuh dengan keberkahan kami sependapat.
Program pengadaan ASN dan non ASN fraksi PDI Perjuangan mendorong adanya upaya penambahan kuota bagi ASN dan non ASN (PPPK dll) dengan telah mengabdi sebelum tahun 2021 atau sesuai dengan masa kerja sehingga tidak menimbulkan polemik setiap masa penerimaan pegawai.
Seperti permasalahan 1.715 orang honorer yang telah terdaftar dalam portal BKN namun yang terinput hanya 1.355 orang honorer atau sekitar 360 orang honorer yang tidak terakomodir dengan alasan tidak terdaftar dalam kualifikasi yang diberikan oleh pemerintah pusat.
Sehingga tidak muncul isu tentang adanya honorer siluman maupun permainan ordal atau orang dalam kami akan mencermati dengan sesama pandangan dewan itu.
Program pengadaan perlengkapan sekolah pembayaran pendidikan bagi pendidikan tinggi dan penyediaan bantuan fasilitas bagi pendidikan fraksi sangat mendukung program tersebut dengan memberikan catatan agar perlu adanya koordinasi dengan pemerintah Kabupaten agar adanya sinergitas dan pemerataan di semua Kabupaten kami sependapat.(jp/ctr).
