MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Sami Saiba menegaskan, pemerintah pusat harus mengambil langkah cepat dalam menunjuk penjabat Gubernur Papua Barat, sesuai aspirasi yang disampaikan oleh Masyarakat Papua Barat.
Hal ini dimaksud agar menghindari terjadinya konflik horizontal.
“Kami coba memantau aksi yang dilaksanakan oleh masyarakat intelektual Arfak dan komunitas masyarakat Papua lainnya maupun non Papua yang ada di Papua barat. Bahwasannya kami menilai aksi ini terkait usulan penjabat gubernur Papua barat. Beberapa aspirasi yang kami baca siapapun boleh menjadi penjabat Gubernur tetapi masyarakat berharap penjabat Gubernur tidak diusulkan dari pusat tetapi lahir dari pemerintah provinsi Papua barat,”ungkap Ketua terpilih KNPI Papua Barat, Semi Saiba, Kamis (21/4/2022).
Menurut dia, memang benar penjabat yang diusulkan adalah OAP, tetapi apakah penjabat tersebut pernah ikut berjuang meletakan pondasi lahirnya provinsi irian jaya Barat saat itu, yang dirubah menjadi Papua Barat saat ini?.
“Ada catatannya OAP yang ikut berjuang meletakan pondasi lahirnya Irian Jaya Barat saat itu. Karena itu silahkan saja pempus melihat siapa saja OAP yang saat itu ikut meletakan landasan politik lahirnya Papua Barat, itu yang didukung menjadi penjabat Gubernur. Bukan kemudian orang yang tidak ikut berjuang datang tinggal panen hasil kebun saja, makan sampai kenyang. Masyarakat tidak mau yang demikian,”tandas Saiba
Ini alasan yang membuat masyarakat melakukan aksi Pemalangan.
Namun ia menilai aksi yang dilakukan oleh masyarakat positif, bagian kita belajar dari sebuah situasi sejarah.
“Jangan sekali-kali melupakan sejarah (JASMERAH) Karena saat Papua Barat lahir ada pejuang yang ikut berjuang dan tokoh-tokoh. Mereka masih ada dan memenuhi persyaratan untuk menjadi penjabat gubernur dan inilah yang akan didorong oleh adik-adik yang melakukan aksi hari ini,”tandasnya
Untuk itu, KNPI berharap pemerintah pusat harus jeli melihat hal ini sehingga tidak terjadi konflik horizontal dan jangan sampai proses pemerintahan di Papua barat staganan yang tentu berpengaruh kepada kabupaten lainnya diwilayah ini.
“Pemerintah pusat harus jeli terhadap persoalan ini dan segera memberikan peluang bagi Pemkab/kota yang sudah memiliki jabatan eselon I ataupun perpanjangan masa jabatan, ini dipertimbangkan secara baik. Cukup MRPB dan DPRPB saja yang dibakar jangan ada lagi fasilitas pemerintahan lain yang ikut juga dibakar. Situasi Ini akan membuat macet aktivitas ASN karena yang palang ini mereka adalah pemilik hak Ulayat,”tutup Saiba.(jp/adv)
