Fraksi Amanat Sejahtera Mendesak Gubernur Lakukan Evaluasi Menyeluruh Penggunaan Dana Otsus, Ini Alasannya
Penggunaan Dana Otsus selama ini peruntukannya lebih pada program yang bersifat seremonial
MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Fraksi Amanat Sejahtera mendesak Pemprov Papua Barat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2025, sebagai dasar penyempurnaan APBD 2026.
Hal itu tertuang dalam pemandangan Umum Fraksi Amanat Sejahtera DPRP Papua Barat, yang dibacakan oleh Juru bicara, H. Imam Muslih pada Rapat Paripurna, Senin (15/12/2025) di Manokwari.
Hal ini disebabkan karena penggunaan Dana Otsus selama ini peruntukannya lebih pada program yang bersifat seremonial seperti kegiatan Sosialisasi dan penguatan Kapasitas.
“Untuk Dana Otonomi Khusus Sesuai Rapat Dengar Pendapat antara Komisi dan OPD secara menyeluruh didapati Penggunaan Dana Otsus lebih pada Program yang bersifat Seremonial Misalnya kegiatan Sosialisasi, Kegiatan Penguatan Kapasitas,”katanya
“Untuk itu kami meminta kepada Gubernur melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan dana Otsus tahun sebelumnya sebagai dasar penyempurnaan program APBD 2026,”sambungnya.
Peruntukan dana Otsus tersebut esensinya untuk memperkuat pendidikan orang asli Papua (PAP), Meningkatkan pelayanan kesehatan OAP dan Memperkuat ekonomi OAP.
Untuk itu, Fraksi Amanat Sejahtera menegaskan bahwa Dana Otsus harus dikelola secara akuntabel dan memberikan manfaat nyata bagi Orang Asli Papua.
Ia juga menyentil terkait Alokasi minimal 20 persen anggaran untuk pendidikan dalam RAPBD 2026 diharapkan difokuskan pada peningkatan kualitas Guru, pemerataan sarana prasarana dan layanan Pendidikan di wilayah tertinggal dan WK 3T.
Selain itu, bantuan Beasiswa lebih terarah dengan memperhatikan kompetensi, dan arah kebijakan penggunaan beasiswa agar tepat sasaran dan berefek terhadap kualitas dan mutu pendidikan bagi generasi di Papua Barat, serta penguatan pendidikan berbasis budaya lokal Papua Barat.
Kemudian pada Bidang Kesehatan Fraksi Amanat Sejahtera menekankan pentingnya peningkatan pelayanan kesehatan primer, penurunan stunting dan kasus penyakit endemik, serta peningkatan fasilitas kesehatan di kampung dan Distrik terpencil.
“Ini merupakan amanat alokasi minimal 10% belanja kesehatan di luar gaji, serta Dukungan anggaran terhadap Program yang Utama serta strategis Pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit di Provinsi Papua Barat,”kata dia.
Selanjutnya untuk Pembangunan Infrastruktur Dasar Fraksi Amanat Sejahtera memandang perlu dilakukan secara merata, tidak hanya terpusat di perkotaan. Jalan penghubung di Distrik-Kampung, air bersih, sanitasi, energi, dan telekomunikasi harus menjadi prioritas yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat sampai di Kampung.
Mereka juga mendesak Pemerintah dan Gubernur untuk segera melakukan MoU dengan BPJS guna menuntaskan kepesertaan 14.000 jiwa yang telah direncanakan dalam rencana kerja sama dengan BPJS Kesehatan, sebelum batas waktu keaktifan peserta per 1 Januari 2026.
Meminta Pemerintah Daerah untuk segera mengambil langkah konkret dalam mendaftarkan tambahan sekitar 35.000 penduduk secara bertahap non-aktif dan non-JKN, agar seluruh masyarakat Papua Barat memperoleh perlindungan jaminan kesehatan secara adil dan merata.
Selain itu, menegaskan bahwa Keberhasilan APBD tidak hanya ditentukan oleh perencanaan, tetapi juga oleh pelaksanaan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.
“Untuk itu, kami mendukung digitalisasi sistem keuangan daerah, Penguatan peran APIP, Keterlibatan Publik dalam Pengawasan Program Pembangunan,”ujarnya.(jp/ctr).
