MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Rapat Evaluasi Lintas sektor kesehatan ibu dan Anak termasuk masalah gizi serta pembentukan dan evaluasi Kejari g skrining layak hamil, ANC dan stunting tingkat provinsi Papua Barat.
Kegiatan yang digelar Dinkes Papua Barat itu resmi dibuka oleh Plt Sekda Papua Barat Dr Jacob Fonataba pada Rabu (9/10/2024) sore di Swissbell Hotel Manokwari. Dalam arahan Sekda Papua Barat menekankan pentingnya penurunan stunting yang harus dilakukan sedini mungkin.
“Stunting dapat mengakibatkan dampak jangka panjang yang merugikan, seperti terhambatnya tumbuh kembang anak. Stunting tidak hanya memengaruhi perkembangan otak, tetapi juga berisiko mengurangi tingkat kecerdasan anak, yang pada gilirannya dapat menurunkan produktivitas mereka saat dewasa,”kata Sekda.
Menurut Plt Sekda, Anak yang mengalami stunting juga lebih rentan terhadap berbagai penyakit, bahkan dapat berisiko tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasa.
Lebih jauh, stunting dan berbagai bentuk masalah gizi diperkirakan berkontribusi pada hilangnya 2-3% Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya.
Untuk itu, upaya penurunan stunting perlu dilakukan melalui dua intervensi utama, yaitu intervensi gizi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung dan intervensi gizi sensitif untuk menangani penyebab tidak langsung.
Selain mengatasi penyebab tersebut, diperlukan juga prasyarat pendukung seperti komitmen politik, kebijakan yang tepat, keterlibatan pemerintah dan lintas sektor, serta kapasitas pelaksanaan yang memadai.
“Penurunan stunting memerlukan pendekatan yang menyeluruh, yang dimulai dari pemenuhan prasyarat pendukung dan kerangka konseptual intervensi penurunan stunting yang terintegrasi,” ungkap Sekda.
Dalam kerangka konseptual ini, indikator dampak utama adalah prevalensi stunting, sementara indikator capaian antara meliputi anemia pada ibu hamil dan remaja putri, berat badan lahir rendah (BBLR) pada bayi, pemberian ASI eksklusif, serta prevalensi diare, cacingan, dan gizi buruk pada anak balita.
Salah satu strategi penting dalam penurunan stunting terintegrasi adalah melalui pendekatan konvergensi. Konvergensi merupakan upaya penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai sektor terkait, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021.
Dalam rapat ini, berbagai intervensi sensitif dan spesifik yang berkontribusi terhadap penurunan stunting dibahas secara mendalam. Diharapkan, dengan kerjasama yang solid, target penurunan angka stunting menjadi 14% pada tahun 2024 dapat tercapai.
Selain itu, pembentukan dan evaluasi jejaring skrining layak hamil juga menjadi agenda penting dalam upaya mempercepat penurunan stunting di wilayah Papua Barat.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, dr. Alwan Rimosan, menambahkan bahwa pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya menurunkan angka stunting di Papua Barat.
Tiga kabupaten yang menjadi fokus intervensi karena angka stunting yang masih tinggi adalah Kabupaten Pegunungan Arfak, Teluk Wondama, dan Kaimana.
Saat ini, angka stunting di Papua Barat telah turun menjadi 25 persen. Dalam tiga bulan ke depan, Dinas Kesehatan berencana melaksanakan intervensi spesifik dan sensitif dengan melibatkan berbagai instansi, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Perlindungan Anak, dan Bappeda.
“Dengan harapan, dalam tiga bulan ini angka stunting bisa turun hingga 14 persen. Solusi yang akan kami terapkan adalah pemberian makanan tambahan melalui intervensi langsung,” ujar dr. Alwan.
Selain itu, program orang tua asuh juga akan kembali diaktifkan untuk mendukung penanganan stunting, sebuah inisiatif yang sebelumnya dicetuskan oleh Penjabat Gubernur Paulus Waterpauw.
dr. Alwan juga menambahkan pihaknya terus berupaya untuk menekan angka kematian ibu dan anak. Untuk itu, pemeriksaan kesehatan ibu hamil yang sebelumnya dilakukan sebanyak empat kali, kini akan ditingkatkan menjadi enam kali.
“Pemeriksaan lebih awal oleh dokter di layanan kesehatan ini bertujuan untuk mendeteksi masalah sejak dini, sehingga terapi pencegahan dapat dilakukan, dan proses persalinan dapat diawasi dengan baik untuk mencegah kematian ibu dan bayi,” jelasnya.
Dengan langkah-langkah proaktif ini, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta menurunkan angka stunting di Papua Barat.(jp/rls)
