Bappeda Sajikan Isi Ranwal Dokumen RPJMD Xaverius Kameubun Pertegas Soal Data OAP
MANOKWARI,JAGATPAPUA.com— DPRP Papua Barat meminta kepada pemerintah daerah Provinsi untuk memastikan data Orang Asli Papua (OAP) yang ada di Papua Barat secara ‘by name by adress’.
Data OAP tersebut dimaksudkan untuk memperkaya isi dari dokumen RPJMD Provinsi lima tahun kedepan, khususnya peruntukan program pendidikan dan kesehatan bagi OAP di Provinsi Papua Barat.
Hal itu diungkapkan Anggota Komisi II DPRP Papua Barat, Xaverius Kameubun usai mencermati isi Dokumen RPJMD Provinsi tahun 2025-2029 yang dipaparkan oleh Plt Kepala Bappeda Papua Barat, Deasy Tetelepta, pada Jumat (16/5/2025) di Hotel Aston Manokwari.
Ia menegaskan bahwasannya data OAP sangat penting, sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
“Data OAP penting supaya pelaksanaan program baik pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan itu bisa tepat sasaran, siapa orang Papua yang menerima. Harus by name by adress. Jangan buat program saja lalu sasaran siapa yang menerima itu kita tidak tahu,” tegas Xaverius saat memberikan masukan untuk memboboti Ranwal RPJMD.
“Jangan seperti covid yang hanya main diangka tapi tidak tahu alamat dan nama siapa, saya pikir jangan lagi seprti itu, ” Ujarnya
Hal yang sama untuk bidang kesehatan, yang harus menjadi perhatian untuk dimaksimalkan dan tepat sasaran kepada OAP terutama yang kurang mampu secara finansial.
“Saya hampir setiap hari didatangi masyarakat, mereka melapor sakit dan mau dirujuk ke makassar juga daerah lain di luar Papua Barat mereka terkendala biaya, tiket pesawat yang mahal belum lagi biaya pengobatan mau ambil uang dari mana?,” imbuhnya
Namun dengan diluncurkannya Kartu Papua Barat sehat oleh Gubernur Papua Barat diharapkan benar-benar dapat membantu masyarakat OAP.
“Tapi program Gubernur ini harus diperjelas teknisnya seperti apa. Sasarannya kepada siapa saja, dan apakah berlaku untuk semua rumah sakit atau hanya di provinsi saja. Ini yang saya pikir harus diperjelas. Ini penting dan masyarakat Papua Barat perlu diberi pemahaman, “bebernya
Ia juga menyentil terkait persoalan pendidikan di daerah ini, hingga saat ini belum diketahui data pasti mahasiswa OAP.
“Pemerintah Kabupaten dan Provinsi harus sinkron data mahasiswanya sehingga dapat diketahui kira-kira dari data tersebut berapa banyak mahasiswa yang masuk prioritas,” cetusnya
Ia juga memberikan masukan agar seluruh asrama mahasiswa yang ada di Kabupaten maupun provinsi perlu didata dan diatur secara baik sehingga target Papua Barat emas 2045 bisa terealisasi.(jp/ask)