Tatap Muka Pemprov Dengan PBPH, Gubernur Tegaskan Kontribusi Dan Kesempatan Kerja Bagi OAP
MANOKWARI,JAGATPAPUA.com–Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Kehutanan menggelar tatap muka dengan para pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi di wilayah PB.
Pertemuan itu digelar pada Senin (25/8/2025) di Ruang Rapat Lantai III Kantor Gubernur PB, di Arfai Manokwari. Tatap muka tersebut dalam rangka melakukan evaluasi pemanfaatan dan peredaran hasil hutan kayu di Papua Barat.
Dihadiri langsung oleh Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M. Si, Ketua APHI Dr David SE., MM, Asisten II Setda PB, Melkias Werinussa, Kepala Dinas Kehutanan PB, Jimmy Susanto, S. Hut., MP, 15 unit Manajemen PBPH dan 2 unit manajemen PBPHH.
Kadishut Papua Barat, Jimmy Susanto S.Hut., MP mengatakan, maksud pertemuan tersebut dilaksanakan untuk menyampaikan perkembangan dan arah kebijakan pengelolaan Hutan di Provinsi Papua Barat.
“Tujuannya adalah mengoptimalisasi kegiatan pemanfaatan peredaran dan pengelolaan hasil hutan di Provinsi Papua Barat, penyerapan tenaga kerja khususnya Orang Asli Papua (OAP) dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran di Papua Barat serta menghentikan kayu Bulat keluar Provinsi Papua Barat,”kata Jimmy Susanto.
Sementara itu, Gubernur Dominggus menegaskan terkait kontribusi PBPH Papua Barat khususnya dalam hal memberikan peluang kerja kepada masyarakat Orang Asli Papua (OAP) yang berada di sekitar Perusahaan.
“Secara terperinci telah disampaikan Kadishut Papua Barat, yang terpenting adalah kehadiran PBPH di Papua Barat memberikan kontribusi manfaat bagi pemerintah dan masyarakat Papua Barat,”kata Dominggus.
“Kontribusi Perusahaan itu Prioritas utama ya, saya berharap Kehadiran PBPH ini memberikan peluang dan kesempatan kerja terutama kepada masyarakat OAP yang berada di sekitar kawasan perusahaan,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur Dominggus juga menekankan terkait CSR (Corporate Social Responsibility). Menurut Dominggus setiap CSR yang telah disepakati agar ditindaklanjuti oleh PBPH.
“Baik itu yang berkaitan kesejahteraan masyarakat, meliputi pendidikan, kesehatan, maupun tenaga kerja. Semua ini juga menjadi tanggung jawab kita semua,” ujarnya
Ia pun meminta agar OPD terkait harus proaktif berkoordinasi dengan PBPH yang ada di tujuh Kabupaten di Papua Barat.
“Perlu saya tambahkan pada kampanye Politik saya dan pak Wakil Gubernur, bahkan para Bupati dan Wakil Bupati kita sudah menyampaikan visi misi kepada masyarakat, yang juga telah diakomodir dalam RPJMD Papua Barat lima Tahun kedepan, untuk mewujudkan itu tentu membutuhkan kerja sama kita semua termasuk PBPH yang sudah saya sampaikan di atas kontribusi dalam hal membuka peluang kerja bagi OAP di Papua Barat, juga sektor yang lain,”bebernya
Kontribusi dan kolaborasi PBPH dan Pemerintah Provinsi Papua Barat bukan hanya mewujudkan visi Misi daerah tetapi juga Asta cita Presiden RI Prabowo Subianto, menuju Indonesia emas 2045, dan Papua emas 2041.
“Juga mewujudkan program Papua Barat Cerdas, Papua Barat Sehat dan Papua Barat Produktif,”sebutnya lagi.
Gubernur juga menekankan terkait ‘Zero’ Kayu Bulat keluar Papua Barat mulai tahun 2026. Maka berbagai hal mengenai kewajiban Perusahaan agar diperhatikan salah satunya membangun industri kayu di Papua Barat.
“Mulai tahun depan tidak ada lagi ekspor kayu bulat ke luar Papua Barat. Semua aktivitas dilakukan di Papua Barat”tutupnya.(jp/ctr).
