MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Kontraktor Asli Papua (OAP), meminta Kejelasan untuk mendapatkan paket pekerjaan penunjukan langsung dari Gubernur Papua Barat.
Pasalnya keterlambatan pembagian paket proyek tersebut, akan berpengaruhi terhadap kualitas pekerjaan, serta penagihannya.
“Kejadian tahun lalu jangan sampai terulang lagi. Pembagian terlambat, maka kualitas pekerjaan juga tidak bagus, maupun penagihannya molor, ” ungkap Ketua Perkumpulan Lembaga Kontraktor Karya Cenderawasih Papua Barat (PLKKC), Robby Wanggai, Rabu (22/5/2019).
Robby, bersama 29 asosiasi lainnya yang tergabung dalam Badan Koordinatif Seluruh Asosiasi Pengusaha Orang Asli Papua (BKSAPOAP), mengaku hingga kini belum memperoleh informasi pasti mengapa belum ada paket pekerjaan yang masuk di Asosiasi Penguasa Asli Papua.
“Ini juga yang menjadi pertanyaan bagi kami di Asosiasi. Kenapa paket proyek terlambat dibagikan,” terang Robby, yang juga mantan wartawan media cetak di Manokwari ini.
Robby, menuturkan paket proyek penunjukan langsung, berdasarkan peraturan terbaru, Gubernur harus turun tangan untuk melakukan kontrol.
“Banyak sekali Perusahaan atas nama Orang Papua, tapi yang kerjakan orang pendatang. Ini perlu menjadi perhatian, apalagi kalau perusahaan yang kerja itu milik OPD terkait,” ujar Robby.
Robby juga menyinggung banyaknya gubernur-gubernur kecil, yang terkadang membuat kebijakan sendiri tanpa mengikuti instrukti pimpinan diatasnya.
“Ini juga yang perlu ditertibkan, agar tidak merugikan Pengusaha Asli Papua,” Sebut Robby.
Selain itu, Robby mengatakan ketepatan dan kecepatan pembagian paket proyek ini juga akan berpengaruh terhadap kehidupan maupun kesejahteraan Orans Asli Papua, terlebih mereka yang masih memiliki anak dibangku pendidikan.
“Kalau mereka ada kerja, tentu biaya pendidikan untuk anaknya bisa teratasi. Kalau ini molor, bagaimana mereka bisa menyekolahkan anaknya. Ini juga yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah, sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat Asli Papua,” ucap Robby.
Daniel Sawaki, Selaku Ketua Dewan Pimpinan Nasional Pengusaha Papua, menambahkan, data pengusaha Papua sampai saat ini belum tuntas.
Menurutnya, data di Bappeda Papua Barat, terakhir jumlah Pengusaha Papua sebanyak 3000. Padahal, data yang terdaftar resmi di Asosiasi hanya 900 lebih.
“Ini yang perlu tuntaskan dulu. Bila perlu kita harus duduk dan cek kembali agar kita tahu berapa jumlah sebenarnya yang valid,” tandasnya.(red)
