JAKARTA,JAGATPAPUA.com— Anggota DPD RI Dapil Papua Barat, Abdullah Manaray, menyoroti Pidato Presiden RI, Prabowo Subianto terkait RUU APBN Tahun 2026 dan Nota Keuangan yang disampaikan dalam sidang Paripurna, pada 16 Agustus 2025 Di Gedung Nusantara Jakarta.
Menurut Manaray, delapan program prioritas yang dipaparkan Presiden belum menempatkan pembangunan infrastruktur daerah sebagai agenda utama. Padahal, sebagian besar wilayah Indonesia Timur merupakan daerah kepulauan dan pegunungan dengan banyak desa/ kampung yang masih terisolasi.
“Saya mengapresiasi delapan program prioritas Presiden Prabowo, terutama di bidang pendidikan melalui sekolah rakyat, pemberian beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa, kenaikan gaji guru, asuransi kesehatan, pembangunan desa, hingga pemberdayaan ekonomi rakyat lewat koperasi Merah Putih, “ucap Senator Manaray
“Namun, perlu diingat bahwa Indonesia Timur bukan wilayah daratan yang mudah diakses. Karakter geografisnya menuntut pembangunan infrastruktur daerah menjadi salah satu masalah prioritas utama,”sambungnya
Sebagai Anggota Komite II DPD RI yang membidangi urusan sumber daya alam dan perekonomian, Manaray menegaskan kondisi infrastruktur di Indonesia Timur masih sangat terbatas.
Akses jalan dan jembatan antar-desa, dermaga rakyat penghubung antar-pulau, bandara perintis, jaringan internet, listrik, hingga air bersih masih menjadi persoalan mendasar.
“Jika persoalan infrastruktur tidak segera dibenahi, hal itu akan berdampak langsung pada keberhasilan program prioritas pemerintah. Karena masalah Infrastruktur di Timur Indonesia merupakan mata rantai penting yang berkaitan erat dengan layanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” tegas Songkok Merah.(jp/ctr)