MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Tim Konsultasi Publik terhadap Rancangan Peraturan Presiden (Rpepres) tentang Badan Pengarah Pecepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OK), Sekretariat Wakil Presiden RI, bertemu Pemprov Papua Barat.
Pertemuan yang dikemas melalui Focus Group Discussion (FGD) tentang usulan rancangan peraturan presiden (Rpepres) tentang Badan Pengarah Pecepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OK) itu digelar Kamis (20/1/2022) di Aston Niu Manokwari.
Pertemuan tertutup tersebut , melibatkan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Sekda Papua Barat DR Drs Nataniel Mandacan, DPR Papua Barat, Akademisi dan pihak terkait lainnya.
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden, Dr. ir suprayoga Hadi M.S.P mengatakan, pertemuan ini merupakan suatu kewajiban pemerintah untuk melakukan konsultasi publik bersama pemerintah di daerah Papua Barat.
Berkaitan dengan perbaikan, penyempurnaan dan finalisasi Rpepres tentang BP3OK yang telah disusun sejak awal Desember 2021 yang merupakan turunan dari PP 106 Revisi kedua UU Otsus tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan Otsus Papua.
“Pertemuan yang kami gelar itu sangat baik bersama pemerintah daerah papua barat yang dihadiri langsung oleh sekda sebagai perwakilan, kemudian di hadiri juga oleh keterwakilan Pokja lembaga MRPB,”ungkap Suprayoga
Kepada awak media, Suprayoga membeberkan sejumlah hasil pertemuan, diantaranya badan Khusus tersebut tidak menggantikan peran dari lembaga-lembaga yang ada baik di pusat maupun daerah.
Kemudian kehadiran Badan ini, benar-benar bisa menjadi solusi dari kebutuhan, juga berbagai persoalan dan isu-isu yang di hadapi dalam penyelenggaraan otsus, sehingga jika ada permasalahan terkait otsus akan lebih cepat ditindaklanjuti oleh Badan dimaksud.
“Selain itu juga diharapkan dapat mewakili keberadaan dari OAP, sehingga bukan hanya menjadi object dari pembangunan tetapi menjadi subject sehingga kami sangat menghargai masukan-masukan yang ada termasuk tadi beberapa dialog yang dilakukan oleh pemda dengan MRPB, DPR Papua Barat,”Beber Suprayoga
Badan ini juga diharapkan dapat bersinergi dengan lembaga-lembaga khusus seperti MRPB, dan menjadikan MRPB sebagai mitra utama khususnya terkait dengan masalah adat, agama, pemberdayaan perempuan dan konflik masyarakat adat yang terjadi di lapangan.(jp/alb)
