MANOKWARI,JAGATPAPUA.com— Sekda Papua Barat, DR Nataniel Mandacan M.Si membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Monitoring Center For Prevention ( MCP ) tahun 2021 dan sosialiasi MCP tahun 2022 Pemerintah Provinsi Papua Barat.
“Pada Rabu 8 juni 2022 kita telah melaksanakan rapat koordinasi, evaluasi rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi yang dilaksanakan di Gedung Auditorium PKK dan pada hari ini kita tindak lanjuti dengan kegiatan rapat koordinasi evaluasi MCP tahun 2021 dan sosialisasi MCP 2022 Pemerintah Provinsi Papua Barat,”jelas Sekda Nataniel Senin (11/7/2022) di Auditorium PKK Arfai.
Terdapat tiga unsur Penyebab korupsi menurut Donald R. Cressey yakni tekanan (pressure) adanya motivasi/dorongan untuk melakukan korupsi, peluang (opportunity) adanya kesempatan karena kontrol yang lemah, SOP atau Sistem tidak berjalan dengan kondusif, pembenaran (ratuionalize) alasan rasional sebagai pembelaan diri sehingga korupsi wajar dilakukan.
Katanya dengan memperhatikan penyebab tersebut maka pemerintah harus bisa mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya korupsi melalui Pembangunan dan Internalisasi Nilai-nilai Integritas/anti Korupsi.
Pembangunan Sistem yang dapat mencegah korupsi dan penindakan sebagai efek jera. Dengan langkah – langkah tersebut saya yakin korupsi bisa ditekan.
Ia menuturkan, pentingnya tugas tersebut sehingga dilaksanakan sosialisasi Monitoring Center For Prevention (MCP) pada tahun 2022 oleh para narasumber melalui pembangunan sistem dan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.
Untuk itu, Sekda mengimbau kepada pimpinan OPD harus bisa memberikan data yang dibutuhkan untuk pemenuhan pengisian MCP tersebut.
“Jangan ketika diminta data selalu jawabannya mudah pada kenyataannya tidak dapat dipenuhi secara keseluruhan.,”tutur Nataniel
Harus diketahui bahwa, Pj Gubernur Papua Barat akan selalu memonitor Pimpinan OPD aktif dan tidak aktif memberikan data karena itu merupakan bentuk integritas.
“Gubernur meminta kepada Tim MCP harus selalu lapor perkembangannya, kalau ada yang tidak mau memberikan data dengan baik laporkan kepada Gubernur,”tandas Nataniel
Sebagai pelayan masyarakat harus mempunyai integritas dan disiplin yang baik supaya Pemerintahan Provinsi Papua Barat mendapat nama yang baik dimata masyarakat Provinsi Papua Barat.(jp/ask)
