RANSIKI, JAGATPAPUA.com — Sekda Manokwari Selatan (Mansel) Hengky Tewu berharap adanya pembinaan berjenjang dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi kemudian ke pemerintah kabupaten/kota terkait Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP).
Sebab kata Tewu, khusus di Indonesia bagian timur, LAKIP ini sangat sedikit yang mampu menyelesaikan. Apalagi kata Tewu, format LAKIP seperti komponen perencanaan dan perjanjian kerja tidak dibuat.
“Jadi kita berharap dari pusat lakukan pembinaan berjenjang ke provinsi dan dari provinsi pembinaan di kabupaten. Tapi yang sekarang dari pusat sudah tidak melakukan, provinsi tidak melakukan dan kita yang sudah dari awal ketinggalan sudah untuk ngejar,” tuturnya.
“Karena kalau orang berganti dan tidak dibina, akan ada kebingungan dalam menyusun. LAKIP itu ujung dari proses administrasi, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasinya sendiri,” sambungnya.
Selain itu kata Tewu, OPD yang ada juga terkesan lalai dengan dengan penyusunan dokume contohnya seperti dokumen Renstra.
“Dari awal kita wajib ada Renstra OPD, sementara masih banyak OPD yang belum mengerjakan Renstra. Kalau Renja OPD rata-rata sudah punya. Dua dokumen itu sudah poin 50 persen dari LAKIP. Jadi ketika mereka mau buat laporan LAKIP, ada yang putus di awal. Itu yang jadi kesulitan,” ujarnya.
Meski begitu lanjut Tewu, pihaknya akan tetap mendorong agar LAKIP ini tetap berjalan maksimal, meski hanya sebatas pada laporan realisasi anggaran.
“Karena cara kita menilai OPD dengan itu. Jadi tetap akan kita dorong dan perkuat untuk LAKIP ini meski hanya laporan realisasi anggaran,” tukasnya.(jp)
