MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat, Enos Aronggear mengatakan, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih pemerintah Provinsi Papua Barat atas LKPD T.A 2021 tentu membanggakan.
“Tentu hal ini merupakan suatu kebanggaan bagi pemerintah Papua barat atas kerja sama, partisipasi dan dukungan dari seluruh pimpinan OPD dilingkup pemprov Papua Barat dalam pemeriksaan BPK selama masa waktu kurang lebih 3 bulan dan pada akhirnya pemprov meraih Opini WTP,”kata Aronggear kepada awak media, Selasa (10/5/2022) tadi malam.
Karena selama proses audit yang dilakukan BPK RI semua OPD kooperatif dan saling bekerja sama. Sehingga BPK menilai kerja sama ini merupakan dukungan yang baik dalam melakukan perbaikan-perbaikan yang mengarah pada tujuan yang diharapkan.
Sementara disinggung terkait dengan ratusan rekomendasi BPK RI atas LHP BPK RI terhadap LKPD Papua Barat 2021, Aronggear mengatakan pada prinsipnya akan tetap dibenahi.
Karena transisi peraturan yang semula pengelolaan keuangan berada di BPKAD, salah satunya seperti pengelolaan dana hiba , saat ini tidak lagi demikian karena adannya perubahan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2019 Hibah dialihkan ke OPD teknis terkait sesuai tupoksinya.
“Sehingga penyesuaian-penyesuaian dalam hal pertanggung jawaban masyarakat terutama di OPD belum maksimal. Tetapi pada prinsipnya kita berupaya untuk memaksimalkannya dan akan jauh lebih baik,”ketus Aronggear.(jp/ask)
