Puluhan Senator DPD RI Aceh-Papua Gelar Pengawasan UU Kesehatan dan Program MBG di Papua Barat
MANOKWARI,JAGATPAPUA.com— Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Provinsi Papua Barat.
Salah satu fokus utama kegiatan ini adalah evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program strategis nasional pemerintah. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, melalui Staf Ahli Gubernur, Marthen Kocu, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan pengawasan tersebut.
“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Komite III DPD RI yang telah berkenan melaksanakan kunjungan kerja ke Papua Barat. Kehadiran ini merupakan wujud kepedulian dan komitmen DPD RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap implementasi undang-undang di daerah,” ucap Marthen.
Dalam sambutannya, Gubernur menyebut bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis pemerintah yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan.
Menurutnya, di Papua Barat program ini memiliki arti strategis mengingat kondisi geografis dan tantangan pemenuhan gizi masyarakat yang masih membutuhkan perhatian khusus.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan inventarisasi ini sebagai bentuk pengawasan konstruktif yang akan memberikan masukan berharga bagi perbaikan implementasi program di lapangan,” lanjutnya.
Pemerintah Provinsi Papua Barat, kata Marthen, berkomitmen penuh untuk mendukung kesuksesan Program MBG dengan menyiapkan seluruh infrastruktur dan koordinasi yang dibutuhkan.
Ia juga menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai kendala, tantangan, serta praktik terbaik (best practices) yang telah dilakukan selama ini sebagai bahan evaluasi bersama.
Gubernur melalui sambutannya juga mengajak seluruh pemangku kepentingan agar berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut, guna menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dan dapat diimplementasikan demi kemajuan Papua Barat dan Indonesia pada umumnya.
Sementara itu, Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, menjelaskan bahwa dari hasil pemantauan lapangan, terdapat sejumlah kendala mulai dari rendahnya kualitas makanan bergizi, minimnya nilai anggaran, hingga tidaknya penggunaan pangan lokal dalam penyediaan menu MBG.
“Kita sudah dapat catatan terkait Makan Bergizi Gratis di Kota Sorong dan Manokwari. Masalah utamanya adalah kualitas makanan bergizi dan nilai uangnya yang sangat kecil untuk belanja pangan. Ini tidak maksimal menjawab kebutuhan yang sesungguhnya,” ungkap di Lt.3 kantor Gubernur Arfay Manokwari.
Ia menyatakan, kebijakan nasional tentang MBG perlu memperhatikan kondisi geografis dan ekonomi Papua yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. Oleh karena itu, Filep mendorong adanya penyesuaian nilai MBG untuk Papua serta kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan pangan lokal.
“Kita harus dorong agar nilai MBG di Papua berbeda dengan wilayah lain. Jangan semua disamaratakan. Selain itu, pangan lokal harus menjadi bahan utama agar program ini juga memberi dampak bagi ekonomi daerah,” katanya.
Filep mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan langkah lanjutan untuk membahas program MBG bersama Kementerian Kesehatan dan Badan Gizi Nasional, termasuk mendorong peningkatan fasilitas laboratorium dan tenaga ahli gizi di daerah.
“Seharusnya ada perhatian khusus untuk Papua. Kita harus punya laboratorium dan ahli gizi di setiap kabupaten/kota. Makan bergizi tidak boleh hanya dilihat dari menu, tapi mutu gizinya juga harus terjamin,” tuturnya.
Menurut Filep, perhatian terhadap gizi anak-anak di Papua sangat penting karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ia lalu berharap pemerintah pusat dapat menetapkan kebijakan afirmatif agar daerah-daerah di Tanah Papua tidak tertinggal dalam pemenuhan gizi bagi anak-anak dan pelajar. Namun demikian, Dr. Filep menilai pelaksanaan rapat koordinasi kali ini belum berjalan maksimal.
“Rapat kali ini kurang maksimal, padahal surat undangan sudah kami sampaikan sejak seminggu lalu dan telah dikoordinasikan dengan pimpinan daerah. Kehadiran beberapa kepala bidang dan dua kepala dinas yang hadir kami nilai belum cukup,” kata Filep Wamafma.
Lanjut Filep, pihaknya berencana memanggil Gubernur Papua Barat serta dinas terkait ke Jakarta untuk mendapatkan masukan yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan program kesehatan tersebut.
“Kami berharap kepala daerah dan instansi teknis memahami bahwa ketika lembaga DPD RI hadir di daerah, itu berarti ada sesuatu yang penting. Kehadiran lembaga negara setingkat DPD harus dihargai dan dihormati,” tegasnya.
Filep juga menyentil masih rendahnya perhatian terhadap isu kesehatan dan pendidikan di daerah. Ia menyebut bahwa perhatian publik sering kali lebih besar ketika pembahasan menyangkut sektor energi atau sumber daya alam.
“Kalau kunjungan kerja berbicara tentang energi atau sumber daya alam, responsnya luar biasa. Tapi kalau tentang pendidikan dan kesehatan, termasuk makanan bergizi, seolah kurang menarik. Padahal kebijakan kesehatan dan pendidikan adalah fondasi penting yang perlu kita ubah cara pandangnya,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan memberikan masukan yang lebih komprehensif kepada DPD RI sebagai bahan perbaikan rancangan undang-undang ke depan.
“Mudah-mudahan ke depan Pemerintah Provinsi bisa melakukan evaluasi agar kami di DPD RI mendapat masukan yang lebih lengkap. Kami juga menyampaikan apresiasi atas sambutan yang telah disampaikan melalui Pak Asisten,” pesan Filep.(jp/rls)
