SORONG,JAGATPAPUA.com— Penjabat Gubernur Papua Barat, Drs Paulus Waterpauw M.Si menekankan kepada para Bupati, Wali Kota serta para perangkat daerah yang terlibat agar aktif berbicara terkait kepentingan masyarakat di wilayahnya.
Hal itu diungkapkan Pj Waterpauw saat membuka Rapat Kerja Bupati/Wali Kota se Papua Barat, Kamis (20/10/2022) di Kabupaten Sorong.
Ia menekankan bahwa komunikasi merupakan hal yang sangat penting untuk menyumbangkan ide, pikiran dan gagasan yang mewakili kepentingan dan harapan dari masyarakat, sebagai acuan merencanakan dan melaksanakan program pembangunan di daerah.
Jendral bintang tiga ini juga mengajak seluruh peserta Raker untuk memanfaatkan raker ini dengan baik.
Ia menuturkan bahwa, komunikasi penting dan harus di buka dalam raker tersebut, untuk membahas tentang semua kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat.
“Seperti duduk begini, datang begini salurkan semua pikiran yang mewakili rakyat. Jadi stop bikin diri inti, kalau tidak bekerja untuk rakyat. Hal ini yang saya selalu katakan kepada pimpinan OPD, jangan sekali-sekali bikin kegiatan yang tidak berpihak kepada rakyat,”tegas Pj Gubernur
Sementara, Ketua Panitia Raker, Roberth Rumbekwan, SH.,MH melaporkan pelaksanaan Raker berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
Peraturan pemerintah RI nomor 33 tahun 2018 tentang tugas dan kewenangan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
Selain itu arahan umum Presiden Indonesia terkait kebijakan strategis Nasional yang harus, dengan tujuan menyatukan pemahaman antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota tentang pemantauan penekanan angka inflasi daerah.
Di samping itu menyatukan persepsi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
“Juga mendapatkan laporan terkait penggunaan produk dalam negeri di daerah, melakukan evaluasi penyelesaian permasalahan pendidikan di Provinsi Papua Barat. Memonitoring evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota Se-Papua Barat,”bebernya
Rapat Kerja itu turut dihadiri Sekertaris Daerah Papua Barat, Para Kepala Daerah beserta jajaran, Pimpinan OPD Papua Barat, Tokoh Agama, Adat, Masyarakat dan Forkopimda.(jp/adv)
