MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Pemerintah Provinsi Papua Barat kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Papua barat T.A 2021.
Opini WTP LKPD Atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI Papua barat itu disampaikan Anggota VI BPK selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI Dr. Pius Lustrilanang dalam rapat paripurna istimewa DPR Papua Barat Selasa (10/5/2022) di Manokwari.
Pius mengatakan, pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan opini tersebut didasarkan pada kriteria, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan , kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem Pengendalian internal .
Menurut Pius, BPK perwakilan Papua Barat telah melaksanakan pemeriksaan LKPD provinsi Papua barat untuk memberikan opini kewajaran laporan keuangan.
Tahun ini merupakan tahun kedua BPK RI mengembangkan pemeriksaan dengan menekankan pada aspek kinerja tertentu yang memberikan nilai tambah hasil pemeriksaan LKPD.
4 Laporan yang ikut diserahkan dalam rapat paripurna istimewa tersebut yaitu, ringkasan eksekutif atas LHP keuangan dan kinerja, LHP atas LKPD yang memuat opini, LHP atas SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, LHP kinerja atas upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan tahun anggaran 2021 pada pemerintah Provinsi Papua Barat.
Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menyampaikan lkpd Tahun Anggaran 2021 yang memuat informasi keuangan daerah.
Realisasi Pendapatan senilai 7,06 triliun atau 102, 32 persen senilai 6,9 triliun. Realisasi belanja dan transfer senilai 7,77 triliun atau 88,81% dari anggaran senilai 75 dari anggaran senilai 8,75 triliun.
Selanjutnya, Silpa senilai 1,11 triliun atau turun 39% dari silpa tahun lalu. Total aset senilai 17,35 triliun atau meningkat 6,57% dibandingkan tahun lalu senilai 16,28 triliun. Serta ekuitas mencapai 17,5 triliun atau meningkat 8,98% dari ekuitas tahun lalu senilai 15,61 triliun .
Berdasarkan hasil pemeriksaan lkpd pemerintah Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2021, Sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP pengungkapan yang memadai tidak terdapat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang bernilai material atau berpengaruh langsung terhadap laporan keuangan dan sistem pengendalian intern yang efektif dengan dasar tersebut BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan daerah Provinsi Papua Barat tahun 2021 .
“Saya mengucapkan selamat atas pencapaian opini WTP untuk ke-8 kalinya yang diraih pemerintah Provinsi Papua Barat. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah provinsi Papua Barat terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan prestasi ini tidak terlepas dari efektivitas energi seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPR Papua Barat Dalam melaksanakan fungsi pengawasan,”ucap Pius Lustrilanang.(jp/adv)
