MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Pj Gubernur Papua Barat Drs Ali Baham Temongmere MTP mengapresiasi masyarakat di Lima Daerah Pengangkatan (Dapeng) yang telah mendukung suksesnya musyawarah adat penetapan Calon DPRP Papua Barat.
Termasuk Anggota MRPB Periode 2024-2029 yang telah dilantik tahun 2024 lalu di Manokwari. Meski dengan dinamika yang cukup tinggi.
Menurut mantan sekda Fakfak ini, pentingnya musyawarah sebagai langkah demokratis untuk mencapai kesepakatan bersama.
“Masyarakat kita mampu bermusyawarah dengan luar biasa hingga menghasilkan keputusan. Dari tujuh kabupaten yang ada di Papua Barat, masyarakat akhirnya sepakat mengenai siapa saja yang akan duduk di lembaga tersebut,”kata Pj ABT, Senin (6/1/2025).
Menurut Pj ABT, proses pengangkatan anggota DPRP Papua Barat melalui jalur pengangkatan otonomi khusus (otsus) sedang berlangsung. Sehingga Ia berharap semua tahapan dapat berjalan lancar.
“Sehingga proses penetapan dan pelantikan juga dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai tahapan,”kata ABT
Ali Baham juga menegaskan bahwa masa jabatan DPRP jalur pengangkatan memiliki kesamaan dengan masa jabatan DPRP Papua Barat jalur partai politik, yaitu lima tahun.
“Agar supaya tidak terlambat dan cepat pelantikannya tentu membutuhkan dukungan Dari semua pihak termasuk masyarakat Papua Barat. Juga kemudian tidak terjadi kekurangan pembayaran gaji di akhir masa jabatan,”ujarnya
Ia menambahkan, apabila pelantikan anggota DPRP Papua Barat terlambat maka akan berdampak terhadap masalah administrasi seperti pembayaran gaji.
“Pembayaran gaji anggota DPRP ini kan tidak bisa dirapel. Untuk itu proses seleksi ini kami dorong supaya cepat selesai,”tuturnya.
Sebagai pimpinan dilingkup pemerintah provinsi Papua Barat, Pj ABT berharap proses pengangkatan dapat berjalan sukses sehingga kemudian dapat menghasilkan anggota yang siap bekerja untuk kepentingan masyarakat. Dan dapat menjalankan tugas legislatifnya melakukan tugas pengawasan dan penganggaran.
Semua pihak baik Pansel, Badan Kesbangpol dan diharapkan bekerja maksimal untuk memastikan proses pengangkatan selesai. Sehingga anggota terpilih bisa segera dilantik.
Hal ini, tambah Pj Gubernur, wujud komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk menjaga keberlanjutan pemerintahan dan memastikan jalannya roda organisasi sesuai prinsip otonomi khusus.(jp/si)
