Musrenbang RPJMD Pemprov PB, Wagub Paparkan Tujuh Prioritas, Capaian Dan Target 2030
MANOKWARI,JAGATPAPUA.com— Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani membuka secara resmi Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Barat Tahun 2026-2029, pada Kamis (26/6/2025) di Manokwari.
Wakil Gubernur Mohamad Lakotani dalam sambutannya memaparkan tujuh Visi yang menjadi Prioritas Pembangunan sebagai landasan utama penyusunan RPJMD. Serta Capaian dan target Pembangunan Provinsi PB lima tahun kedepan.
Berikut Tujuh prioritas pembangunan Papua Barat;
Pertama, Meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.
Kedua, meningkatkan daya saing perekonomian dan investasi daerah yang inklusif.
Ketiga, pembangunan pertanian yang mandiri, berdaulat dan berkelanjutan.
Keempat, Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang mudah diakses dan berkualitas.
Kelima, memperkuat kerukunan beragama dan kondusifitas daerah.
Keenam, menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik menuju good governance.
Ketujuh, Optimalisasi otonomi khusus untuk mensejahterakan orang asli Papua.
Tujuh Prioritas Pembangunan tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan capaian target dan sasaran Pembangunan Provinsi Papua Barat pada Tahun 2030.sebagai beriku
Berikut Capaian dan target pembangunan Provinsi Papua Barat;
Pertama, IPM Papua Barat pada tahun 2024 tercatat sebesar 67,69 persen, menunjukkan adanya peningkatan 0,85 poin dari tahun sebelumnya yaitu 66,84 persen, peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam aspek pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak meskipun masih berada di bawah rata-rata nasional. Target sasaran pada tahun 2030 sebesar 71,62 persen.
Kedua, Angka kemiskinan di Papua Barat masih menjadi tantangan besar yang perlu diatasi bersama. Pada Maret 2024 tingkat kemiskinan tercatat sebesar 21,66 persen, dan mengalami penurunan sebesar 0,49 persen, dibandingkan tahun sebelumnya 22,15 persen, namun masih tergolong tinggi secara nasional.
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbaikan dari sisi layak layanan sosial dan ekonomi masih banyak masyarakat yang belum menikmati hasil pembangunan secara merata, sehingga target pada tahun 2030 sebesar 15,77 persen.
Ketiga, Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 20,80 persen, pada tahun 2024 sebesar 16,89 persen, dari tahun 2023 yaitu 3,91 persen, yang mencerminkan pemulihan ekonomi pasca pandemi serta adanya kontribusi dari sektor industri pengolahan dan pertambangan.
Namun demikian pertumbuhan ini belum sepenuhnya berdampak pada penyerapan tenaga kerja secara optimal target sasaran pada tahun 2030 sebesar 6,00 persen
Keempat, tingkat pengangguran terbuka sebesar 14,13 persen, pada tahun 2024 turun sebesar 0,50% dari tahun 2023 yaitu 4,18 persen. Walaupun ada perbaikan kinerja capaian namun kata Wagub, hal ini menandakan bahwa masih terdapat Kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja yang inklusif terutama bagi generasi muda dan pencari kerja baru
“Sehingga target sasaran pada tahun 2030 sebesar 3,81 persen, ” kata Wagub Lakotani.
Kelima, rasio gini sebesar 0,385 persen, pada tahun 2024 turun sebesar 0,008% dari tahun 2023 yaitu 0,393 persen, angka ini menunjukkan ketimpangan pendapatan yang relatif moderat namun tetap menjadi perhatian karena adanya potensi kesenjangan antar wilayah dan antar kelompok sosial yang bisa memicu eksklusi dalam jangka panjang untuk itu target dan sasaran pada tahun 2030 harus turun sebesar 0,350 persen.
“Sasaran makro daerah yang nantinya tertuang dalam RPJMD tahun 2025-2029 tersebut menjadi tantangan bagi kita semua untuk bekerja keras dan berbuat yang terbaik demi kemajuan Provinsi Papua Barat melalui usulan program dan kegiatan yang berbobot dan dapat memecahkan permasalahan yang kita hadapi bersama,”tegas Wagub
Untuk itu melalui Musrenbang ini Pemerintah provinsi dan kabupaten hendaknya bersama-sama membahas program pencapaian prioritas daerah berbasis elektronik atau SIPD sehingga proses perencanaan pembangunan dan penganggaran pada tingkat pemerintah provinsi dan Kabupaten akan lebih lebih efektif, efisien akuntabel dan transparan.(jp/ask)
