MANOKWARI,JAGATPAPUA.com— Ada dua hal penting yang ditekankan Mendagri RI pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Papua Barat Tahun Anggaran 2024.
Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Letjen (Purn) Jeffry Apoly Rahawarin saat membacakan arahan Mendagri RI, pada Musrenbang RKPD, Kamis (4/5/2023) di Manokwari.
Ia menuturkan, dalam upaya meningkatkan sinergi pembangunan antara pusat dan daerah serta antara perencanaan dan penganggaran, perlu dilakukan langkah-langkah sinkronisasi antar dokumen perencanaan yang kemudian dilanjutkan dengan sinkronisasi dengan dokumen penganggaran.
Dua hal yang disebutkan diatas kata Letjen Rahawarin, pertama perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan perencanaan pembangunan nasional.
Kedua, apa yang direncanakan dalam dokumen perencanaan perlu dirumuskan anggarannya, dan apa yang dianggarkan harus ada dasar perencanaannya.
“Sehingga perlu diupayakan, agar tidak ada lagi program/kegiatan yang termuat dalam dokumen APBD namun tidak ada dalam RKPD (dan juga sebaliknya),”cetusnya.
Saat ini penyusunan RKPD Tahun 2024 kata ia, memasuki tahapan yang sangat strategis yaitu pelaksanaan musrenbang RKPD.
“Kami mengapresiasi Provinsi Papua Barat karena dapat melaksanakan Musrenbang ini sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017,”ujarnya
Ia berharap forum ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka menjaring berbagai masukan terhadap permasalahan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah antar perangkat daerah maupun dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional.
Dalam hubungan perencanaan pembangunan pemerintah pusat dan daerah yang vertikal dan sinergis, Kemendagri dalam hal ini mengingatkan seluruh pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan Tahun 2024 untuk berpedoman pada RKP Tahun 2024.
Tema Nasional yang diusung untuk pembangunan Tahun 2024 adalah Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan 7 Prioritas Nasional.
Ia mencermati, Tema RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2024 telah sesuai dan selaras dengan Tema dan Prioritas yang dirumuskan yakni: “Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Yang Didukung Oleh Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia” dengan 5 prioritas pembangunan di Provinsi Papua Barat.
“Kami mengharapkan pemerintah provinsi juga melakukan sinkronisasi tema dan prioritas pembangunan kabupaten/kota se-Papua Barat dengan tema dan Prioritas Nasional Tahun 2024,”harapnya.(jp/ask)
