MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Lima Isu menarik pemerintah Kabupaten Manokwari yang dituangkan dalam Rapat Kerja Bupati/Wali Kota se-Papua Barat, Selasa (14/6/2022) di Manokwari.
Yaitu terkait Pembangunan Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat, Otonomi Khusus (Otsus), Daerah Otonomi Baru, Stunting, dan ilegal maining (penambangan ilegal) di Masirawi Distrik Masni, Manokwari.
Manokwari Ibu Kota Provinsi
Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP.,MH mengatakan, diketahui hingga saat ini Manokwari belum menunjukan wajah yang seharusnya sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Barat.
Sebagai Ibukota Provinsi diakui Bupati Manokwari bahwa banyak persoalan yang di hadapi dan belum bisa mendapatkan solusinya. Provinsi secara history, aktifasinya Manokwari memberikan kontribusi besar bagi Provinsi Papua Barat.
Sebab hampir 23 tahun status Manokwari sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Barat namun belum ada satu infrastruktur menonjol yang dibangun.
Sejak dahulu hingga saat ini kondisi Manokwari masih tetap sama tidak ada kemajemukan baik infrastruktur maupun SDMnya yang belum ada peningkatan.
Untuk itu melalui koordinasi akan diperjuangkan melalui Pj Gubernur, agar pembangunan Ibu Kota Provinsi harus menjadi perioritas.
Sebab jika pembangunan merata di Manokwari sama halnya mengangkat wajah pemerintah provinsi Papua barat juga Manokwari dan Negara.
“Dan yang menikmatinya adalah kita semua. Dan menjadi kebanggaan kita bersama,”kata Bupati Manokwari
Otonomi Khusus
Pemerintah Kabupaten Manokwari tetap mendukung apa yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat. Pasca diterbitkannya PP Nomor 106 UU Otsus Nomor 2 tahun 2021 atas Perubahan UU Otsus nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus.
Dalam konteks pelaksanaan Otsus, Pemda Manokwari mendukung upaya pembentukan DPRK dan DPRP sebagai upaya membantu Pj Gubernur Papua Barat sehingga dapat terlaksana dengan baik.
Selain itu, sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Barat Manokwari harus dijadikan variabel dalam perhitungan pembagian dana Otsus infrastruktur.
“Saya berharap sebagai ibu Kota provinsi, Manokwari harus bisa mendapatkan porsi lebih sehingga ada tambahan anggaran yang cukup untuk digunakan membangun daerah ini,”harap Bupati
Daerah Otonomi Baru (DOB)
Bupati Manokwari Hermus Indou SIP MH juga mendorong pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) baik DOB Manokwari Barat Dan Mpur hasil inisiasi Pemkab Tambrauw.
Yang diharapkan bisa terwujud sebab menurut Hermus secara hukum saat ini Kabupaten Tambrauw telah memiliki kewenangan yang sah.
Penanganan Stunting Dan Pemberdayaan Perempuan Pedesaan
Penanganan stunting, dan pemberdayaan perempuan pedesaan, merupakan isu keempat pemerintah Manokwari termasuk pandemi Covid-19 yang merupakan program yang akan terus diperjuangkan dan dilanjutkan demi menyelamatkan seluruh anak bangsa khususnya Manokwari.(jp/alb)
