Komisi III DPR-PB Terima Aspirasi BPKAD, Bappenda dan Samsat Teluk Bintuni
BINTUNI,JAGATPAPUA.com-Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPR-PB) lanjut melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) dalam daerah selama 5 hari setelah kunker di Provinsi Jawa Barat pekan lalu.
Komisi III DPR Papua Barat yang membidangi keuangan, pendapatan dan asset melaksanakan kegiatan kedewanan itu ke Kabupaten Teluk Bintuni.
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kepala BPKAD Teluk Bintuni dihadiri Ketua Komisi III Zeth Kadakolo,S.E.,M.M, Wakil Ketua Darwin Pasaribu,S.E.,M.Si, Sekretaris Febry Jein Anjar,S.E.,M.M didampingi anggota Mugiyono,S.Hut, Syamsudin Seknun,S.Sos.,S.E.,M.H, Yan Anton Yoteni, Herdomina Isir,S.E, Yurthinus Mandacan, S.T dan Arifin S.
Para wakil rakyat ini menggelar hearing bersama kepala BPKAD Teluk Bintuni Herman Kayame,S.T.,M.T, kepala Bappenda Drs Ahmad Rahanyamtel,M.Si dan Kepala unit pelayanan teknis (UPT) Samsat Lefran Parairawai,S.IP.
Sejumlah temuan dan masukan diterima komisi III DPR Papua Barat terkait realisasi anggaran antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota baik menyangkut dana otsus, DBH Migas dan prospek yang ditransfer ke Kas Daerah, kemudian dilanjutkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Teluk Bintuni yang diproses transferannya ke rekening masing-masing kampung, kelurahan serta tingkat distrik.
Ketua komisi III DPR Papua Barat Zeth Kadakolo,S.E.,M.M kepada media ini, Senin (27/9/2021) mengatakan, dari hasil hearing tersebut pihaknya bisa mengetahui berapa banyak dana provinsi yang sudah ditransfer ke Kabupaten Teluk Bintuni.
“Khusus untuk DBH Migas tahap pertama dan kedua tahun 2021 setelah kami kroschek dananya sudah masuk ke Kasda Kabupaten Teluk Bintuni dan sudah dialokasikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing OPD terkait, misalnya Pendidikan, kesehatan, juga dialokasikan untuk masyarakat yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), nanti pemerintah Teluk Bintuni membuat Peraturan Bupati (Perbub) sebagai turunan dari Perda yang sudah ada,” ucap Zeth Kadakolo dalam keterangan persnya kepada wartawan di Bintuni, Senin siang.
Anggota Fraksi Persatuan NasDem DPR Papua Barat itu mengatakan bahwa dengan transferan dana ke daerah maka penyerapan anggaran di Provinsi Papua Barat semakin cepat dan meningkat.
Selain itu kata Zeth Kadakolo bahwa persoalan yang dialami kantor Samsat Teluk Bintuni terkait penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dan bahan bakar minyak, juga sama dialami Samsat Kabupaten serta Kota Sorong.
“Samsat ini salah satu UPT dibawa Bappenda Provinsi Papua Barat, kita mau tau target penerimaan di Kabupaten Teluk Bintuni berapa persen, dijelaskan kepala samsat bahwa sudah mencapai 80 persen lebih karena ditopang dengan pihak Perusahan BP tangguh melaporkan dan menyetor pajak kendaraan mereka waktu jatuh tempo, begitu juga Pemerintah Daerah Teluk Bintuni melalui BPKAD sudah membayar pajak kendaraan plat merah atau mobil dinas,” jelas politisi NasDem itu.
Diakui bahwa ada beberapa mobil berplat dinas pemerintah daerah belum tertagih karena kendaraan tersebut masih dikuasai pejabat lama, ada yang sudah rusak bahkan tidak diketahui keberadaanya.
“Ini yang menjadi penyebab sehingga pajak senilai 900 juta sekian belum tertagih dari kendaraan dinas Kabupaten Teluk Bintuni, hal ini salah satu informasi yang bagus untuk kita sehingga kita bisa tahu kendala-kendala yang dihadapi UPT Samsat di Kabupaten Teluk Bintuni,” pungkasnya.
Semangat UPT Samsat Teluk Bintuni punya semangat yang tinggi untuk menagih pajak kendaraan namun mereka mengalami kendala tenaga kerja sangat sedikit sehingga tidak dapat menjangkau semua wajib pajak di Kabupaten penghasil Migas ini.
Pasalnya luas wilayah dengan letak geografis negeri Sisar Matiti yang sulit dijangkau untuk target penerimaan pajak tidak bisa dikerjakan oleh 4 PNS dan 3 tenaga honorer.
Kesulitan yang dihadapi Samsat Teluk Bintuni tersebut, Komisi III DPR Papua Barat akan menyampaikan kepada Bappenda Provinsi yang merupakan mitranya pada saat pembahasan APBD Perubahan 2021 nanti, agar mereka mengalokasikan anggaran terutama meningkatkan biaya operasional dalam mengimbangi kinerja dan target bawahannya di Kabupaten/Kota.
Sementara itu kepala BPKAD Kabupaten Teluk Bintuni Herman Kayame,S.T.,M.T menyampaikan terima kasih atas kehadiran Komisi III DPR Papua Barat dalam kegiatan kunjungan kerja di negeri Sisar Matiti.
Karena dengan kehadiran Komisi III DPR-PB, maka BPKAD dan Bappenda mendapat informasi yang sangat bermanfaat dalam pengelolaan anggaran serta realiasasi APBD.
“Saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu komisi III yang datang menemui kami di Kabupaten Teluk Bintuni, kita bertukar informasi tentang pengelolaan dana otsus, dana migas dari provinsi serta pendapatan lain yang sah, transferan dana dari Provinsi ke Kabupaten Teluk Bintuni berjalan dengan baik,” jelas Herman Kayame.
Namun Herman menyarankan agar satu tahun anggaran dari Provinsi ke Kabupaten Teluk Bintuni berapa nilainya sehingga menyusun perencanaan dalam postur RAPBD sesuai dengan anggaran yang didapat.(jp/rls)
