MANOKWARI,JAGATPAPUA.com— Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua Barat mencanangkan Komitmen bersama pembangunan zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM serta penandatanganan Perjanjian kinerja Tahun 2023.
Pencanangan zona integritas menuju WBK/WBBM yang digelar Rabu (25/1/2023) di kantor Kanwil Menkumham PB, di Arfai, dihadiri seluruh jajaran terkait.
Kepala kantor wilayah Papua barat kementrian hukum dan HAM RI Taufiqurrahman D.Sos.,SH., M.Si mengatakan, tujuan utama dilaksanakannya kegiatan tersebut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Diharapkan melalui pencanangan pembangunan zona integritas ini pelayanan kepada masyarakat dapat diperoleh dengan mudah, murah, cepat, tepat dan berkepastian serta bermanfaat.
“Itu inti dari pembangunan zona integritas,”singkatnya
Adapun terkait bagaimana mekanisme baik di lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun di Imigrasi tentunya masyarakat harus memperoleh kemudahan-kemudahan dalam hal pelayanan.
Memang diakui bahwasannya untuk meraih predikat WBK/WBBM, banyak persyaratan-persyaratan
administrasi/data hukum berupa dokumen-dokumen yang harus dipenuhi.
“Ada beberapa UPT atau divisi yang memang agak kesulitan memenuhi syarat-syarat administrasi tapi Alhamdulillah akhirnya terpenuhi juga semua data dukung LKE dan data lainnya,”sebut Taufiqurrahman.
“Mudah-mudahan di tahun 2023 ini jumlah satker yang mendapatkan predikat WBK bertambah. Tahun lalu baru 2 yaitu imigrasi Sorong dan imigrasi manokwari,”ujarnya
Selain itu, Taufiqurahman juga berharap tahun ini juga Lapas di Papua Barat bisa lebih dari dua bahkan tiga Rutan yang bisa meraih predikat WBK.
Ia pun menegaskan jika dalam pelayanan ada pungutan liar yang dilakukan oknum petugas yang tidak bertanggung jawab maka segera dilaporkan supaya ditindak secara tegas.
“Soal itu sejauh ini kami belum dengar, tetapi kalau ada saya tegaskan bahwa oknum bersangkutan diberikan sanksi jika terbukti melakukan pungutan. Jangan coba-coba keluar dari aturan yang berlaku,”tegas taufiqurrahman
Pada prinsipnya para petugas memiliki komitmen yang tinggi sehingga terhindar dari penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan.
“Itu harapan kita bersama maka peran media sangat diharapkan untuk ikut mengawasi. Jika ada temuan tolong laporkan kepada kami,”tandasnya.(jp/fir)