DPR PBKab FakfakKab KaimanaKab ManokwariKab Manokwari SelatanKab Pegunungan ArfakKab Teluk BintuniKab Teluk WondamaPapua BaratPemprov PB

Gubernur Harap Forum Konsultasi Publik Mampu Wujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat Sasaran

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com— Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan M. Si berharap forum Konsultasi Publik mampu menjaring masukan dan tanggapan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang tepat sasaran.

Hal itu diungkapkan Gubernur Papua Barat saat menyampaikan sambutannya pada Rapat Kerja Bupati dan Konsultasi Publik RPJMD 2025-2029 Se-Provinsi Papua Barat Tahun 2025, Selasa (23/4/2025) di Gedung TP PKK Arfai.

Gubernur mengatakan, Konsultasi publik ini memiliki peran penting sebagai bagian dari proses perumusan dokumen RPJMD yang inklusif dan partisipatif .

“Saya berharap forum ini mampu menjaring masukan dan tanggapan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari komitmen kita untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang tepat sasaran berbasis data dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,”harap orang Nomor 1 di Papua Barat.

Penyusunan RPJMD 2025-2029 akan menjadi landasan bagi stakeholder dalam merancang program dan kegiatan pembangunan yang selaras dengan visi dan misi pembangunan Provinsi Papua Barat .

“Rancangan RPJMD yang kita bahas hari ini harus disinergikan dengan target-target pembangunan nasional dalam RPJMN) tahun 2025-2029,” sebutnya

Pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui penyelarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan nasional secara pararel.

“Kita juga sudah harus menyusun RKPD tahun 2026. Untuk tahun berjalan Ini dokumen eksisting kita RKPD 2025 akan disesuaikan ini kebutuhan untuk mengakomodir visi misi dari Gubernur periode 2025-2029, ” ujarnya

Bupati 7 Kabupaten Hadir dalam Raker Bupati dan Konsultasi Publik tahun 2025.

Untuk perubahan RKPD 2025 dalam konteks normal biasanya dilakukan sesudah pelaksanaan di satu semester melalui evaluasi.

Namun khusus untuk tahun 2025 dapat dilakukan lebih cepat dari yang biasanya dan ini akan mendahului penetapan RKPD tahun 2026.

Dengan demikian kolaborasi dan Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat masyarakat sipil, dunia usaha dan akademisi, mutlak diperlukan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan RPJMD di maksud.

Lima arahan penting Gubernur Papua Barat

Pertama, seluruh perangkat daerah agar berkomitmen dan bersinergi dalam menyusun program prioritas yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan.

Kedua, memastikan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam keseluruhan proses perencanaan hingga evaluasi Pembangunan.

Ketiga, mengoptimalkan pelaksanaan otonomi khusus untuk percepatan pembangunan orang asli Papua (OAP).

Keempat, mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung efektivitas perencanaan pelaksanaan dan pengendalian Pembangunan.

Kelima, menjadikan nilai-nilai adat dan budaya sebagai bagian penting dalam setiap kebijakan pembangunan.

“Mari sukseskan penyusunan RPJMD ini demi masa depan yang aman, sejahtera, bermartabat dan mandiri, ” ajak Gubernur. (jp/ask)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta