Fraksi Partai Golkar DPRP PB Setujui Perda RPJMD, Dengan Sejumlah Catatan Strategis Ini
MANOKWARI,JAGATPAPUA.com— Fraksi Partai Golkar DPRP Papua Barat menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Barat tahun 2025-2029 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Kendati demikian ada sejumlah catatan strategis penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat dalam pelaksanaan tujuh program prioritas yang tertuang dalam RPJMD tersebut.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Ahmad Kuddus, S.T pada saat membacakan pandangan Fraksi Golkar pada Rapat Paripurna DPRP PB Dalam Rangka Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi, Persetujuan dan Penetapan Ranperda Provinsi PB tahun 2025-2029.
Berikut sejumlah catatan strategis Fraksi Partai Golkar terhadap program prioritas yang tertuang dalam RPJMD dimaksud;
Misi 1, Meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan
dan perlindungan sosial;
Pertama, Fraksi Partai Golkar menilai pentingnya percepatan peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan, termasuk penguatan infrastruktur, tenaga medis, serta layanan kesehatan primer hingga rujukan.
Salah satu prioritas utama adalah pengembangan Rumah Sakit Provinsi menjadi rumah sakit rujukan tipe B, guna memastikan ketersediaan layanan spesialistik yang lebih lengkap dan merata bagi seluruh masyarakat Papua Barat.
Kedua, Relokasi dan Reinstitusi Fakultas Kedokteran Universitas Papua dari Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya kembali ke Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat dimana universitas induk berada, guna memastikan kesesuaian tata kelola kelembagaan serta optimalisasi pemanfaatan Rumah Sakit Provinsi Papua Barat sebagai rumah sakit pendidikan.
Misi 2 tentang meninan daya saing perekonomian dan investasi daerah yang inklusif;
Pertama, Fraksi Partai Golkar merekomendasikan Prioritas: Pengembangan Ekonomi Lokal
Berbasis Komoditas Unggulan Tiap Kabupaten.
Sebagai bagian dari komitmen memperkuat kemandirian ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Provinsi Papua Barat, Fraksi Partai Golkar menyarankan program prioritas pengembangan ekonomi lokal
berbasis potensi dan komoditas unggulan spesifik wilayah/kabupaten.
Program ini diyakini mampu menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan.
Rincian dorongan Fraksi Golkar untuk penguatan ekonomi lokal di 7 Kabupaten di Papua Barat;
Kabupaten Fakfak
Perlu didorong Penguatan industri perikanan, serta hilirisasi komoditas pala dan kakao sebagai produk unggulan ekspor yang memiliki nilai historis dan pasar internasional.
Kabupaten Kaimana
Dukungan pada perikanan tangkap dan pengembangan budidaya rumput laut berbasis masyarakat pesisir, sebagai sektor andalan ekonomi biru (blue economy).
Kabupaten Teluk Bintuni
Optimalisasi peran daerah dalam pengembangan industri gas alam cair (LNG), serta pengolahan sagu dan produk turunannya sebagai pangan lokal strategis.
Kabupaten Pegunungan Arfak
Pengembangan komoditas kopi arabika khas dataran tinggi Arfak dan penguatan destinasi wisata agro berbasis budaya dan lanskap alam.
Kabupaten Manokwari Selatan
Peningkatan kapasitas peternakan rakyat dan komoditas hortikultura untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi keluarga.
Kabupaten Manokwari
Peningkatan produksi padi, penguatan peternakan, serta pengelolaan perikanan laut dan air tawar untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Partai Golkar juga menekankan terkait Penguatan Ekonomi Kerakyatan Melalui UMKM, IKM, BUMKAM, dan Kelompok Produktif Sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan berbasis rakyat, program prioritas penguatan ekonomi kerakyatan hendaknya berfokus pada peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal dan kelompok produktif di Papua Barat.
Adapun aspek utama yang menjadi fokus dorongan Fraksi Partai Golkar adalah;
Pertama, Peningkatan kapasitas pelaku ekonomi lokal, mencakup UMKM, Industri
Kecil dan Menengah (IKM), Badan Usaha Milik Kampung (BUMKAM), serta kelompok petani, nelayan, peternak, dan pembudidaya melalui pelatihan teknis, akses pembiayaan, digitalisasi usaha, dan pendampingan usaha berkelanjutan.
Kedua, Fasilitasi sertifikasi dan akses pasar ekspor, termasuk standarisasi produk, sertifikasi halal, keamanan pangan, dan izin edar, serta penguatan rantai pasok lokal dan regional agar pelaku usaha Papua Barat dapat menembus pasar yang lebih luas dan kompetitif.
Transformasi UMKM naik kelas melalui sinergi antar pelaku usaha lokal, BUMKAM, dan koperasi agar saling terhubung sebagai pondasi ekonomi kerakyatan yang kuat, inklusif, dan berdaya saing di Provinsi Papua Barat.
Fraksi Partai Golkar percaya bahwa pembangunan ekonomi daerah akan berkelanjutan jika diletakkan di atas fondasi ekonomi kerakyatan yang kokoh, dimana UMKM dan kelompok produktif menjadi motor utama dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan memperkuat ketahanan sosial- ekonomi masyarakat.
Pada Misi 3 tentang membangun pertanian yang mandiri, berdaulat dan berkelanjutan,
Fraksi Partai Golkar mendukung pengembangan kawasan sentra produksi pangan melalui skema kemitraan antar daerah (Sister City), seperti inisiatif kerja sama antara Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Kabupaten Cianjur, guna mendukung transfer pengetahuan, teknologi pertanian, serta penguatan kapasitas petani lokal.
Model kolaboratif ini diyakini mampu mempercepat peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi komoditas unggulan Papua Barat.
Sejalan dengan semangat Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan Berkelanjutan dan Perdasus Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, Fraksi Partai Golkar menekankan pentingnya pengembangan skema perhutanan sosial dan jasa lingkungan sebagai alternatif ekonomi berbasis wilayah adat.
Inisiatif ini tidak hanya bertujuan melindungi hutan dan wilayah adat sebagai ruang hidup masyarakat adat, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang adil dan berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya alam secara lestari, sekaligus memperkuat peran masyarakat adat sebagai pelaku utama dalam perlindungan ekologi dan pembangunan daerah.
Misi 4 tentang Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang mudah diakses
dan berkualitas
Fraksi Partai Golkar mengusulkan program prioritas pembangunan infrastruktur dasar yang merata dan berkeadilan di wilayah perdesaan, pesisir, dan kawasan tertinggal,
terdepan, dan terluar (3T) yang meliputi;
Pembangunan dan perluasan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung transformasi digital dan konektivitas informasi, khususnya di wilayah 3T yang selama ini tertinggal dari arus digitalisasi;
Pemenuhan layanan dasar seperti elektrifikasi, air bersih, sanitasi, dan rumah layak huni yang menjadi fondasi peningkatan kualitas hidup masyarakat di kampung-kampung;
Peningkatan infrastruktur konektivitas antar kampung, distrik, dan Kabupaten guna membuka akses layanan publik, pendidikan, kesehatan, serta mendorong aktivitas ekonomi lokal yang lebih terhubung dan efisien.
Fraksi Golkar menilai bahwa keadilan pembangunan hanya dapat dicapai jika
seluruh wilayah, tanpa kecuali, mendapatkan infrastruktur yang layak dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
Kemudian, Misi 5 tentang Memperkuat kerukunan umat beragama dan kondusivitas daerah Dalam konteks menjaga harmoni sosial dan kohesi masyarakat.
Fraksi Partai Golkar memandang perlu Pelestarian Situs-Situs Keagamaan sebagai Warisan Sejarah dan Identitas Kultural Papua Barat. Ini dapat dijalankan melalui program pelestarian situs-situs keagamaan bersejarah yang tersebar di berbagai wilayah Papua Barat sebagai bagian dari upaya menjaga warisan budaya.
Juga memperkuat nilai-nilai toleransi
antarumat beragama, serta membangun kesadaran sejarah kolektif masyarakat.
Situs-situs bersejarah Islam, Katolik, dan Protestan yang telah menjadi bagian
penting dari perjalanan peradaban dan penyebaran agama di Papua Barat perlu
dilindungi, dirawat, dan dimanfaatkan secara edukatif serta kultural untuk generasi
mendatang.
Misi 6 tentang Menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik menuju good governance;
Untuk mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan responsif, Fraksi Partai Golkar menekankan pentingnya digitalisasi layanan dan penguatan sistem informasi pembangunan daerah.
Langkah ini merupakan strategi kunci menuju tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan adaptif berbasis data dan teknologi. Transformasi ini diyakini menjadi fondasi terciptanya pemerintahan daerah yang cerdas dan tanggap terhadap dinamika zaman.
Dan Misi 7 tentang Optimalisasi Otonomi Khusus untuk Menyejahterakan Orang Asli Papua di Papua Barat;
Fraksi Partai Golkar merekomendasikan Penguatan Basis Data Orang Asli Papua (OAP) sebagai Fondasi Kebijakan Afirmatif yang Tepat Sasaran. Pengembangan dan pemutakhiran data Orang Asli Papua (OAP) hendaknya dilaksanakan secara, transparan, akuntabel, dan terintegrasi lintas sektor.
Data tersebut menjadi landasan utama dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan afirmatif yang lebih tepat sasaran, termasuk program seperti Kartu Papua Barat Pintar, Kartu Papua Barat Sehat, serta program stimulan UMKM khusus bagi OAP.
Dengan basis data yang kuat, pemerintah daerah dapat menjamin keberlanjutan perlindungan, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua secara berkeadilan.
“Dengan mempertimbangkan keseluruhan catatan di atas, visi, misi dan arah pembangunan daerah, serta berbagai masukan strategis yang telah disampaikan dalam pembahasan, Fraksi Partai Golkar DPR Papua Barat menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Barat Tahun 2025–2029 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,”tegasnya.
Dukungan ini lebih lanjut Ahmad Kuddus bahwa disertai harapan kuat agar seluruh program dan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD dapat dilaksanakan secara konsisten, inklusif, dan berkeadilan, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP), sebagai subjek utama dalam pembangunan daerah.
“Fraksi Partai Golkar akan memastikan bahwa dokumen ini bukan hanya menjadi rencana, tetapi benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata yang menyentuh kehidupan rakyat Papua Barat,” tukasnya.(jp/ctr)
