Fraksi Golkar Desak Pemprov Selesaikan Biaya Penghargaan Atlit PON Papua Barat Tahun 2021
MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Fraksi Golkar DPR Papua Barat mendesak Pemprov Papua Barat untuk menyelesaikan biaya penghargaan Atlit PON Ke-21 tahun 2021, Provinsi Papua.
Hal itu diungkapkan juru Bicara Gabungan Fraksi-Fraksi DPR PB, Fachry Tura, Selasa (30/9/2025) dalam Rapat Paripurna DPR PB. Ia menyebut, Gabungan Fraksi memberikan apresiasi kepada Gubernur Papua Barat beserta jajaran atas penyampaian Nota Pengantar Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025.
Namun disadari bahwa dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang menuntut penyesuaian terhadap kebijakan anggaran, demi memastikan bahwa program pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Fraksi Golkar menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Penyelesaian Biaya Penghargaan bagi Atlit Papua Barat yang berprestasi pada Pon KE -XX (21) di Papua Tahun 2021.
2. Mendesak Saudara Gubernur untuk secara serius memfasilitasi Kembali Fakultas Kedokteran Unipa yang saat Ini Berada Di Provinsi Papua Barat Daya untuk kembalikan Ke Provinsi Papua Barat.
3. Dalam Rangka Mendorong Peran Serta Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan UMKM Dan Generasi Muda Berkreasi Maka Diharapkan Dukungan Penuh Pemerintah Dalam Pagelaran Bazar UMKM Dan Festival Dangdut Akbar 2025 Se-Provinsi Papua Barat Yang Diselenggarakan Di Kota Fakfak, Yang Mana Saat Ini Persiapan Pelaksanaannya Digagas Dan Diinisiasi Oleh “Yayasan Lampu Kita”
4. Mengingat Antusias Masyarakat Sangat Tinggi Pada Lembaga Pendidikan ini, untuk itu kami meminta kepada Gubernur untuk memerintahkan Dinas
Pendidikan untuk Mengambil Langkah-Langkah strategis yang bertujuan untuk Pemisahan Lokasi Antara SMA Kasuari dan SMK Taruna Demi Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Lingkungan Sekolah.
“Untuk itu Kami Menyarankan untuk SMK Taruna kiranya dipindahkan Ke Distrik Warmare, Kami Meyakini Pemisahan Ini Akan Menciptakan Suasana Belajar Yang Lebih Kondusif Dan Aman Bagi Seluruh Peserta Didik,”katanya.
Catatan strategis dan Pandangan Fraksi Golkar Dalam menanggapi Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu:
1. Konsistensi dengan RPJMD 2025–2029 Fraksi menekankan agar perubahan APBD tetap sejalan dengan arah RPJMD, khususnya keberpihakan pada Orang Asli Papua (OAP), penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas layanan dasar kesehatan dan pendidikan, serta pembangunan infrastruktur dasar di wilayah 3T.
2. Ketergantungan pada Dana Transfer Pusat Dengan lebih dari 80% pendapatan daerah masih bergantung pada transfer pusat, Fraksi mendorong langkah konkret untuk memperkuat PAD melalui pengembangan komoditas unggulan lokal dan pemberdayaan ekonomi produktif berbasis masyarakat.
3. Komposisi Belanja Daerah Fraksi memahami keterbatasan ruang fiskal dan sulitnya menekan belanja pegawai atau meningkatkan belanja modal secara signifikan.
Oleh karena itu, Fraksi menekankan pentingnya optimalisasi belanja modal agar diarahkan pada program prioritas dengan dampak terukur bagi rakyat.
4. Efisiensi Belanja Operasi Non-Pegawai Fraksi mendukung efisiensi belanja barang dan jasa, perjalanan dinas, serta kegiatan seremonial agar dapat dialihkan
pada kegiatan produktif yang lebih menyentuh masyarakat secara langsung.
5. Inovasi Pembiayaan Fraksi menekankan perlunya pemerintah daerah menggali skema pembiayaan alternatif seperti KPBU, pemanfaatan DAK, dan optimalisasi kinerja BUMD untuk memperluas ruang pembangunan tanpa membebani APBD.
6. Pembangunan Berorientasi Hasil (Terukur dampaknya) Fraksi meminta agar indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi pada dampak nyata yang dirasakan masyarakat, seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi lokal.
“Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan mohon kiranya Fraksi kami mendapatkan penjelasan dari pemerintah terhadap beberapa catatan yang kami sampaikan,” tandasnya.(jp/ctr).
