Evaluasi Kinerja Pejabat Eselon II Pemprov, Gubernur Sebut Lelang Jabatan Segera Dibuka
MANOKWARI,JAGATPAPUA.com – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, memastikan proses pengisian sejumlah jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat segera dilakukan melalui pembentukan panitia seleksi (pansel).
Langkah tersebut diambil untuk mengisi posisi yang masih dijabat pelaksana tugas (Plt) sekaligus melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat yang dinilai perlu penyegaran.
Menurutnya, dalam waktu dekat pemerintah daerah akan membentuk pansel dan membuka lelang jabatan, khususnya bagi posisi yang kosong karena pejabat sebelumnya telah memasuki masa pensiun.
“Sebentar lagi kita bentuk panitia seleksi, kemudian kita buka lelang jabatan, terutama untuk yang sudah pensiun,” ujar Gubernur.
Selain kekosongan akibat pensiun, Gubernur juga menegaskan adanya evaluasi kinerja bagi pejabat yang telah cukup lama menduduki jabatan strategis.
Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya penyegaran birokrasi dan peningkatan efektivitas pelayanan publik.
“Ada juga yang sudah cukup lama menjabat, mungkin kinerjanya kita nilai belum maksimal. Itu bisa saja kita lakukan evaluasi,” tegasnya.
Dominggus menjelaskan, mekanisme pengisian jabatan eselon II tidak seluruhnya harus melalui seleksi terbuka. Pemerintah daerah dapat menggunakan beberapa instrumen sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti uji kompetensi maupun evaluasi kinerja.
“Tidak semua harus seleksi terbuka. Ada yang melalui pansel dan lelang jabatan, ada juga yang bisa lewat uji kompetensi dan evaluasi kinerja,” jelasnya.
Sebelumnya, Pemprov Papua Barat telah melantik 15 pejabat eselon II. Sementara itu, satu jabatan yang belum dilantik, yakni pada sektor Kebudayaan dan Pariwisata, masih menunggu penyelesaian administrasi hukum.
Gubernur menyebutkan, pihaknya telah menyurat ke pengadilan dan kini telah menerima jawaban resmi sebagai dasar hukum pelantikan.
“Kalau belum ada surat resmi dari pengadilan, kita tidak bisa laksanakan pelantikan. Sekarang sudah ada, jadi dalam waktu dekat kita laksanakan,” pungkasnya.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan di Papua Barat, sekaligus memastikan setiap pejabat yang menduduki jabatan strategis benar-benar memiliki kompetensi dan kinerja yang optimal.(jp/jn).
