DPR PB Harap Pemprov Bijak Terjemahkan Isi Instruksi Presiden, Jangan Asal Pangkas Kegiatan
MANOKWARI,JAGATPAPUA.com–Dewan Perwakilan Daerah Papua Barat (DPRPB) mengingatkan Pemprov harus bijaksana dalam menerjemahkan Instruksi Presiden (Inpres ) terkait efisiensi Anggaran sehingga tidak menambah masalah di daerah.
Hal itu dipertegas Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor SIP pada Selasa (18/2/2025) di Manokwari. Menurut Wonggor jika pemerintah salah dalam menerjemahkan isi dari Inpres tersebut bukan menjadi solusi bagi kepentingan masyarakat tetapi menambah masalah baru.
Ia mempertegas hal ini karena ada kegiatan yang menyangkut kepentingan rakyat di beberapa perangkat daerah di Papua Barat yang dipangkas.
Bahkan sejumlah lembaga termasuk DPR Papua Barat yang ikut digeser anggaran kegiatannya padahal untuk kepentingan masyarakat.
“Anggaran kita sudah kecil, kemudian dipangkas lagi maka hancurlah kita. Kegiatan kedewanan akan vakum jika hal-hal berkaitan kepentingan masyarakat juga ikut dipaksakan Pemprov dalam hal ini TAPD untuk dipangkas. Pemerintah harus hati-hati,”tegas Wonggor
Menurut Wonggor, kegiatan yang dianggap tidak urgen untuk dilaksanakan itu saja yang dipangkas atau digeser. Tetapi kegiatan yang terkait kepentingan masyarakat tidak boleh dipangkas.
“Sekali lagi saya tegaskan bahwa Pemprov dalam hal Ini TAPD pak sekda dan Pj Gubernur Harus bijak. Secara teknis pemangkasan dan pergeseran ini harus melibatkan DPR Papua Barat,” cetusnya
APBD Papua Barat t.a 2025 yang sangat kecil kemudian dilakukan pemangkasan, Orgenes Wonggor memandang penting untuk dikoordinasikan kembali dengan pemerintah pusat, sehingga untuk Papua Barat dipertimbangkan kembali.
“Untuk itu Pemerintah provinsi, Tim Anggaran Pemerintah daerah Pj Gubernur dan DPR Papua Barat harus duduk bicara, baru bergerak sama-sama. Jangan Pemprov jalan sendiri,”kata Wonggor
Setelah Gubernur Papua Barat dilantik, tambah Wonggor Pemprov dan DPR Papua Barat akan bertemu untuk membahas dinamika efisiensi anggaran.(jp/cr01)
