DPR Kawal Usulan Tambahan Alokasi Anggaran Untuk PAL-KOAP PB Dalam APBD 2026
MANOKWARI,JAGATPAPUA.com—DPR Papua Barat akan mengawal rekomendasi usulan penambahan alokasi anggaran untuk Perkumpulan Asosiasi Lokal Kontraktor Orang Asli Papua (PAL-KOAP) Provinsi Papua Barat.
Hal itu disampaikan Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor,SIP saat bertemu dengan puluhan Pengusaha OAP yang tergabung dalam 128 asosiasi PAL-KOAP Papua Barat, Selasa (16/12/2025), di Hotel Aston Niu, Manokwari.
Dalam Pertemuan itu, Ketua PAL KOAP Papua Barat, Alex Wonggor didampingi Sekretarisnya Lewis Wanggai menyerahkan rekomendasi berisi 6 point penting hasil Rapat Kerja PAL KOAP pada November 2025 lalu.
DPR berharap Pemerintah Provinsi Papua Barat dapat mengakomodir usulan tersebut dalam RAPBD sebelum Perda APBD Induk 2026 ditetapkan.
”Setelah pertemuan ini, kami akan menyerahkan rekomendasi ini kepada Eksekutif dalam hal ini Bapak Gubernur dan Sekda untuk ditindaklanjuti. Dan sesuai fungsi Dewan, kami akan mengawal rekomendasi PAL KOAP ini hingga diakodir Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam APBD Induk 2026,”kata Wonggor.
Ia memastikan, sebelum Perda APBD 2026 ditetapkan rekomendasi Usulan PAL KOAP sudah diterima Pemprov Papua Barat.
”Kami usahakan sebelum APBD 2026 diketok kami akan menyampaikan harapan dari teman-teman KOAP sehingga diakomodir didalam tahun anggaran 2026,”ucapnya lagi
Ia menerangkan bahwa Rencana APBD 2026 diproyeksi sebesar Rp4.4.408,376,924,864,- Triliun, terdiri dari pendapatan Transfer Rp3,762, 205, 868 triliun, Belanja Operasi sebesar, Rp2,094, 861,260,893, 72, triliun, Belanja Pegawai sebesar Rp882,897,270,767,18 miliar. Barang dan Jasa Rp836,312,423,355,95, – miliar, dan belanja Modal, Rp455,048,152, 672,28,- miliar, serta belanja Tidak Terduga sebesar Rp40 Miliar.
Dengan total RAPBD 2026 tersebut diatas seharusnya mampu mengakomodir usulan penambahan anggaran untuk PAL-KOAP Papua Barat.
”Yang minta barang ini kan orang asli papua , ini bagian dari kita bicara hak orang asli papua yang harus diberikan atau dijawab oleh pemerintah . Jangan seolah-olah kita seperti mengemis , kita kejar-kejar barang yang bukan milik kita, bicara dana Otsus ya kita OAP punya hak ada disitu,”tandas Orgenes Wonggor.
”Artinya pemerintah harus memberikan kesempatan itu kepada Orang Papua, jangan sampai masyarakat bakar bakan dan blokade jalan dulu baru pemerintah perhatikan atau jawab mengambil sikap. Ini kan bicara ditempat kita sendiri, bukan di tempat orang lain,”tuturnya.
Ia mengatakan, DPR akan berjalan bersama PAL-KOAP untuk mengawal 6 rekomendasi tersebut. Sebab dalam Bidang Barang dan Jasa, Wonggor menilai selama ini telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian dan kesejahteraan OAP, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan juga meningkatan taraf hidup mereka.
”Dampak dari pekerjaan sebagai sorang kontraktor inikan sangat luar biasa. Dan saya bangga, sehingga Dewan sangat mendukung usulan penambahan anggaran untuk PAL KOAP Ppaua Barat”ujarnya.(jp/ask)
