MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat mendorong program pertanian low carbon guna mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) yang merupakan program Kementrian Pertanian (Kementan) RI.
Hal itu diungkapkan Plt Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Jimmy W Susanto S.Hut.,MP, Jumat (20/10/2023).
“Kita berharap program ini sejalan juga dengan upaya pembangunan rendah karbon dinas kehutanan Papua Barat. Sehingga kedepan banyak jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu yang kita dorong,”kata Jimmy Susanto.
Hal ini penting karena ada banyaknya aktivitas pertanian juga kehutanan yang tidak terkendalikan. Sehingga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap efek gas rumah kaca (GRK) yang menyebabkan suhu bumi menjadi lebih tinggi.
Ia menilai potensi saat ini, selain pengembangan-pengembangan jasa lingkungan juga melalui kegiatan perhutanan sosial yang ada di Papua Barat.
Ia menerangkan, di Papua Barat sudah memiliki 63 ijin perhutanan sosial, hanya hingga saat ini, belum operasional karena masih menunggu penyusunan rencana kerja perhutanan sosial (RKPS) yang sementara digodok oleh Pokja dibantu oleh akademisi Unipa.
“Tetapi kami harapkan kedepan ada beberapa RKPS di perhutanan sosial yang sudah jadi sehingga bisa operasional dan menjadi model perhutanan sosial di Papua Barat,”harap Jimmy Susanto
Dalam program perhutanan sosial lebih lanjut Jimmy, diketahui ada lima item yang penting untuk diperhatikan diantaranya, yaitu hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan adat dan hutan kemitraan.
“Didalamnya ada kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) bisa ada jasa lingkungan, jasa hasil bukan kayu, juga pemanfaatan kayu. Tapi pada prinsipnya kita dorong program SDGs, karena sangat penting,”tuturnya.
Pembangunan rendah karbon merupakan salah satu strategi transisi menuju ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan.
Pembangunan rendah karbon juga menjadi tulang punggung menuju ekonomi hijau untuk mencapai visi Indonesia maju 2045 dan mencapai nol emisi pada 2060.(jp/adv)
