JAKARTA,JAGATPAPUA.com— Pj Gubernur Papua Barat Komjen Pol (purn) Paulus Waterpauw M.Si, Bupati Manokwari Hermus Indou SIP.MH. dan Tim Percepatan Pembangunan Infrastruktur Di Kabupaten Manokwari, bertemu Mentri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Dr Ir M Basuki Hadimuljono M.Sc, Senin (1/8/2022) di Jakarta.
Rombongan yang dipimpin langsung oleh Pj Gubernur Papua Barat Komjen Pol (purn) Drs Paulus Waterpauw M.Si, disambut dengan baik oleh Mentri PUPR yang ikut didampingi oleh beberapa Dirjen di kementrian PUPR.
Hal itu disampaikan Ketua Tim Percepatan pembangunan Infrastruktur Manokwari, Raymon Yap Selasa (2/8/2022) kepada awak media.
Menurutnya, yang dibahas dalam pertemuan kemarin (red) yaitu terkait 6 usulan rencana pembangunan infrastruktur Manokwari yaitu Alih Trase jalan, Peningkatan pembangunan jalan, Pembangunan Pasar Sanggeng, ruang terbuka publik, jembatan Pepera dan runway bandara rendani.
Dalam kesempatan itu Pj Gubernur Papua Barat juga memaparkan program strategis berdasarkan arahan presiden dan Mendagri saat dirinya dilantik sebagai Pj Gubernur Papua Barat pada 12 Mei 2022 lalu di Jakarta.
Dari 5 program strategis yang disampaikan itu lebih lanjut Raymon, salah satu program yang kemudian didorong sebagai program percepatan adalah peningkatan pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan stunting.
Juga dibahas beberapa usulan pembangunan infrastruktur dari Pemkab Manokwari juga pemprov Papua barat sesuai kewenangan masing-masing.
Ia menuturkan Pembagian kewenangan sudah dilakukan, sehingga yang didorong dalam pertemuan tersebut adalah usulan berkaitan dengan program yang diarahkan ke pemerintah pusat.
“Jadi kewenangan kabupaten dan provinsi sudah selesai artinya sudah ada penandatangan oleh Bupati maupun gubernur Papua Barat,”terangnya
Respon positif Mentri PUPR dan jajaran kata Raymon patut untuk diberikan apresiasi.
Selanjutnya, rencana hari ini, tim akan kembali bertemu dengan Bappenas untuk memaparkan serta menyerahkan 6 usulan rencana pembangunan infrastruktur yang diharapkan tambah Raymon, bisa diakomodir dalam rencana induk percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.(jp/yon)
