Di Momentum Penganugerahan Kasuari Award 2025, BPJS Kesehatan Apresiasi Komitmen Pemprov Papua Barat
MANOKWARI,JAGATPAPUA.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menerima Penghargaan Kasuari Award Tahun 2025 dari BPJS Kesehatan.
Penghargaan ini diberikan atas komitmen kuat Pemprov dalam menjamin kesehatan masyarakat, yang dibuktikan dengan capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang melampaui 98% dari total penduduk.
Penyerahan penghargaan Kasuari Award tersebut dilakukan oleh BPJS Kesehatan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam sebuah acara yang digelar di Ballroom Aston Niu Hotel Manokwari, Senin (29/9/25).
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah XII, Mustafa, S.Kom., AAAK, CSEP, dalam sambutannya menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan diberi amanah oleh negara untuk menyelenggarakan program JKN yang wajib diikuti oleh seluruh masyarakat.
“Bagi yang memiliki dana lebih mungkin mendaftarkan diri sebagai peserta mandiri, tetapi bagi yang memiliki finansial terbatas, di sinilah pemerintah hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat,” ujar Mustafa.
Mustafa memaparkan, hingga 1 September 2025, jumlah peserta JKN di Provinsi Papua Barat yang meliputi tujuh kabupaten telah mencapai lebih dari 98% dari total penduduk.
“Cakupan ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah provinsi dan kabupaten dalam melindungi masyarakat melalui program JKN, di mana hal ini sejalan dengan arah RPJPM tahun 2025 sampai 2029,” terangnya.
Capaian ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor Satu Tahun 2022 yang menekankan peran gubernur dan bupati dalam mendukung JKN. Hingga 1 September 2025, Papua Barat bahkan termasuk kategori daerah yang patuh dalam anggaran dan pembayaran iuran JKN.
Terkait aspek pelayanan kesehatan, Mustafa menjelaskan bahwa keberhasilan program JKN tidak terlepas dari kualitas layanan di fasilitas kesehatan. Hingga September 2025, terdapat 91 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 11 rumah sakit di enam kabupaten yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Mustafa mengakui, masih ada tantangan, khususnya di Kabupaten Pegunungan Arfak yang masih perlu diupayakan kerja sama rumah sakit dengan BPJS Kesehatan.
Untuk peningkatan kualitas layanan, BPJS Kesehatan terus berinovasi melalui digitalisasi, di antaranya melalui aplikasi Mobile JKN. Fitur yang tersedia termasuk antrean online—memungkinkan peserta tidak perlu menunggu lama—dan informasi ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, sebagai bentuk transparansi.
Selain itu, administrasi layanan telah disimplifikasi dengan cukup menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau KTP, memudahkan peserta mengakses layanan tanpa khawatir kartu BPJS tertinggal.
Di fasilitas kesehatan juga telah hadir petugas kolaborasi BPJS SATU (Siap Membantu), yang menempatkan kontak WhatsApp untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi.
“Penghargaan ini tentu bukan sekadar seremonial, tetapi wujud nyata komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten di dalam memastikan salah satu hak dasar masyarakat yaitu jaminan kesehatan dapat terpenuhi dengan baik,” tegasnya.
Provinsi Papua Barat sendiri memiliki rekam jejak yang panjang dalam mendukung JKN, bahkan termasuk salah satu dari empat provinsi pertama yang menerima UHC Award dari Pemerintah Republik Indonesia.
“Semoga penganugerahan ini semakin memperkuat kolaborasi antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan fasilitas kesehatan untuk meningkatkan pelayanan serta memastikan seluruh penduduk di Provinsi Papua Barat terlindungi kesehatannya melalui program Jaminan Kesehatan Nasional,” pungkas Mustafa.(jp/alb)
