BPKP PB Lakukan Pendampingan Penuh Terhadap Polda Sebagai Pilot Project Penerapan Manajemen Risiko
MANOKWARI,JAGATPAPUA.com — Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat, Eko Hery Winarno, menyampaikan bahwa penunjukan Polda Papua Barat sebagai pilot project penerapan manajemen risiko di lingkungan Polri merupakan sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar.
Hal tersebut disampaikan Eko Hery Winarno saat memberikan keterangan dalam kegiatan Sosialisasi dan Penyusunan Manajemen Risiko Polda Papua Barat Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Gedung Arfak Confession Hall Polda Papua Barat, Kamis, (29/1/2026).
Ia menjelaskan, BPKP Papua Barat menerima kepercayaan untuk melakukan pendampingan penuh terhadap Polda Papua Barat, yang diawali dengan sosialisasi, dilanjutkan bimbingan teknis, hingga pendampingan intensif selama kurang lebih satu bulan.
“Sesuai arahan Bapak Kapolri, targetnya sebelum Hari Raya Idulfitri, kebijakan dalam Peraturan Kapolri terkait manajemen risiko sudah dapat diimplementasikan,” ujarnya.
Menurut Eko, tujuan utama dari pelaksanaan pilot project ini adalah memberikan masukan strategis terhadap rancangan Peraturan Kapolri, sekaligus memastikan kebijakan manajemen risiko di lingkungan Polri dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.
“Alhamdulillah, kami sudah berproses memberikan masukan kepada pimpinan Polri di pusat. Dengan mengambil Polda Papua Barat sebagai lokasi piloting, kami berharap penerapan manajemen risiko benar-benar menjadi instrumen pengendalian dalam pencapaian tujuan organisasi Polri,” jelasnya.
Menjawab pertanyaan wartawan, Eko menegaskan bahwa manajemen risiko tidak semata-mata berkaitan dengan perencanaan program atau tata kelola keuangan, melainkan mencakup seluruh aspek pencapaian tujuan strategis organisasi.
“Manajemen risiko adalah alat untuk mengawal pencapaian tujuan yang tertuang dalam Rencana Strategis. Dalam proses mencapai tujuan tersebut, pasti ada risiko yang menghambat. Di situlah fungsi manajemen risiko, agar risiko dapat dicegah atau dikendalikan sehingga tetap berada dalam batas yang dapat diterima,” terangnya.
Ia menambahkan, pemahaman teknis secara rinci akan diberikan melalui tahapan bimbingan teknis dan pendampingan yang akan dilaksanakan bersama seluruh satuan kerja di jajaran Polda Papua Barat.
Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola organisasi Polri yang profesional, akuntabel, dan berintegritas, sekaligus menjadikan Polda Papua Barat sebagai role model penerapan manajemen risiko bagi Polda lainnya di Indonesia. (jp/jn)
