MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semester II tahun 2019, kepada pemerintah Provinsi Papua Barat.
Pemeriksaan meliputi kepatuhan atas belanja barang dan jasa, serta belanja modal dan kinerja atas peningkatan kualitas pembelajaran dalam mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun.
Selain itu, pemeriksaan juga berkaitan kinerja atas efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar pada tujuh pemerintah daerah Papua Barat, serta kinerja atas manajemen aset.
LHP tersebut diserahkan oleh Kepala perwakilan BPK Provinsi Papua Barat Arjuna Sakir, kepada Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, di ruang Auditorium kantor BPK Sowi Gunung, Senin (13/1/2020).
“Pemeriksaan ini dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan, meliputi aspek ekonomi efisiensi dan efektivitas dari suatu kegiatan yang dibiayai oleh keuangan negara dan daerah,” kata Kepala Perwakilan BPK Papua Barat Arjuna Sakir.
Sakir berharap hasil pemeriksaan ini dapat mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menjadi lebih ekonomis, efisien, dan efektif.
Sementara itu Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan mengatakan setelah menerima LHP tahun 2019 akan dipelajari dan mengevaluasi kesalahan yang menjadi catatan dari BPK.
“Kalau ada temuan segera ditindak lanjuti baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk penyelesaiannya, sehingga tidak mempengaruhi opini Wajar tanpa pengecualian,” tandas Gubernur.(me)
