MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya (PBD) masih menjadi isu hangat yang dibahas banyak pihak diwilayah bomberay dan Doberay (Papua Barat).
Mulai dari ketua tim percepatan PBD Lamberthus Jitmau menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua tim percepatan pemekaran DOB PBD, bahkan PBD tak masuk dalam 3 DOB yang ditetapkan DPR-RI beberapa waktu lalu di Jakarta.
Sementara dalam rekomendasi Gabungan Fraksi DPR Papua Barat tentang pemekaran Provinsi PBD di Wilayah Sorong Raya harus tetap dilaksanakan untuk mewujudkan percepatan pembangunan sebagaimana visi misi Gubernur dan wakil Gubernur Papua Barat yang belum terlaksana hingga saat ini.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan M.Si mengatakan, dalam proses memperjuangkan pemekaran sebuah Daerah Otonomi Baru diperlukan tekad dan komitmen bersama. Tanpa mengandalkan ego politik, tetapi yang harus dilakukan adalah bagaimana berupaya memikirkan berbagai faktor pendukung kehadiran sebuah DOB.
“Kita tidak bisa mengandalkan ego politik dengan tidak memikirkan faktor pendukung hadirnya DOB tersebut, saya selama memimpin Kabupaten induk Manokwari sudah berhasil memekarkan lima Kabupaten baru dan satu provinsi tanpa ada persoalan. Itu karena komitmen dan kerja sama, serta rasa iklas untuk berkorban,”kata Gubernur Mandacan kepada awak media, usai rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPR Papua Barat, atas LKPJ Gubernur T.A 2021, Kamis (28/4/2022) di Manokwari.
Secara pribadi dan sebagai Bupati Manokwari saat itu cukup berkorban untuk memperjuangkan kehadiran Provinsi Papua Barat dan Lima Kabupaten yaitu, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Tambrauw, Manokwari Selatan serta Pegunungan Arfak.
“Itu saya sendiri, apalagi Papua Barat Daya kan ada lima kepala daerah, apakah dari lima kepala daerah itu ada yang menganggarkan dalam APBD. .?” tanya orang nomor 1 Papua Barat.
Dominggus menegaskan bahwa perjuangan hadirnya Provinsi Papua Barat Daya bukan tanggung jawab Pemerintah Provinsi semata tetapi semua pihak terutama wilayah yang masuk dalam calon DOB dimaksud.
Berangkat dari pengalaman lebih lanjut Gubernur Mandacan bahwa, Provinsi Irian Jaya Barat atau Papua Barat saat ini, semua masyarakat di Papua Barat mendukung hanya saudara-saudara kita di Papua yang menolak.
Selain itu, hal-hal yang terkait dengan pelepasan adat daerah yang akan dibangun pusat pemerintahan ibu kota Provinsi.
“Artinya masyarakat adat ini mendukung, dan ketika komponen masyarakat ini mendukung maka pasti semua urusan hingga ke pusat berjalan lancar dan mendapatkan hasil, namun untuk Papua Barat Daya faktanya ada pro dan kontra. Nah dalam situasi ini, seharusnya tim percepatan pemekaran PBD satukan persepsi dengan pihak-pihak itu dulu,”ketus Gubernur Mandacan.
Kemudian, apakah komponen masyarakat sudah dilibatkan dan meminta dukungan dari masyarakat? artinya tidak ada pro dan kontra. Selain itu Kabupaten/ Kota yang masuk dalam wilayah DOB PBD tersebut apakah sudah menganggarkan kebutuhan tim dalam APBD atau tidak,?.
“Seharusnya semua siapkan anggaran, dan maju bersama, dalam melakukan lobi ke pusat terkait pemekaran Papua barat daya,” jelas Dominggus.
Memang pada prinsipnya, pemerintah Papua Barat dibawah kepemimpin Drs Dominggus Mandacan,M.Si – Mohammad Lakotani,S.H.,M.Si mendukung penuh upaya perjuangan pemekaran DOB PBD, dibuktikan dengan diterbitkannya SK tim percepatan pemekaran provinsi Papua Barat Daya, dipimpin Wali Kota Sorong Drs Ec Laberthus Jitmau,M.M bersama para Bupati di wilayah Sorong Raya.
Artinya dengan SK tim percepatan tersebut, para kepala daerah dapat bergerak dengan leluasa memperjuangkan calon DOB tersebut, bukan ketua tim berjalan sendiri tanpa berkoordinasi dengan anggotanya.
Kemudian mengurus sebuah daerah otonom baru (DOB) baik provinsi maupun Kabupaten/ Kota jangan ada pro dan kontra di tengah masyarakat, sehingga timbul perpecahan yang membuat tidak sejalan.
Pasalnya adanya pemekaran DOB itu datang dari rakyat bukan kepentingan para elit pemangku kepentingan sehingga semua komponen masyarakat mendukung maka upaya berjalan mulus, jangan ada pro dan kontra.
“Saya tetap punya komitmen mendukung kehadiran Provinsi Papua Barat Daya, namun terkait anggaran Pemerintah Provinsi Papua Barat tidak serta merta mengganggarkan dalam APBD tetapi menunggu kebutuhan yang disampaikan tim percepatan pemekaran PBD yang dipimpin Wali Kota Sorong Drs Ec Lamberthus Jitmau,M.M,”sebut Gubernur Mandacan.
Pada February 2022 lalu, ketua tim percepatan PBD Lamberthus Jitmau mendatanginya dan meminta dukungan anggaran terkait dengan kajian akademik dari tim akademisi UGM, permintaan itu direspon baik dengan membuat disposisi kepada bagian keuangan untuk dianggarkan dalam APBD Perubahan 2022 nanti.
Hal ini menunjukan komitmen penuh dari Provinsi Papua Barat sesuai janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Drs Dominggus Mandacan,M.Si – Mohammad Lakotani,S.H.,M.Si pada saat kampanye di Kota Sorong waktu itu.(jp/adv)
