MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Para Calon Siswa (Polri), khusus Orang Asli Papua (OAP), banyak yang dinyatakan tidak lulus, pada penerimaan Calon Bintara (Caba) Polri tahun 2019.
Padahal telah dilakukan penandatanganan Pakta Integritas antara Polda Papua Barat, DPR Papua Barat, MRP Papua Barat, dan Pemprov Papua Barat, yang menyatakan kuota penerimaan tahun ini 60 : 40.
Dimana putra-putri asli Papua, memperoleh porsi yang besar dibanding Non Asli Papua.
“Bagaimana mau bicara kesejahteraan Orang Asli Papua, kalau keinginan mereka untuk menjadi anggota polisi saja sudah dibatasi,” ungkap Roby Paa, salah satu orang tua Calon Siswa Polri, asal Kota Sorong ini, Minggu (23/6/2019) sore.
Menurutnya, adanya Pakta Integritas tersebut membuat peluang putra-putri Papua masuk pada seleksi penerimaan Calon Bintara (Caba) Polri tahun 2019 di Mapolda Papua Barat, sangat besar.
Namun kenyatannya, kesepakatan tersebut diabaikan, setiap jejang penyeleksi, peserta dari kuota Orang Asli Papua, terus berkurang.
“Kuota orang asli Papua, terus dikurangi, dengan berbagai macam alasan kegagalan yang disampaikan, mulai dari tes kesehatan dan wawancara, tentunya ini sangat disayangkan,” terangnya.
Dia menuturkan, hasil seleksi juga tidak lakukan secara transparan. Pasalnya hasil pemeriksaan bagi peserta Orang Asli Papua tidak disampaikan secara tertulis kepada orang tua dan hanya disampaikan lisan kepada para peserta.
“Kita sebagai orang tua tentu sangat kecewa. Kami akan mempertanyakan keberpihakan terhadap anak-anak asli Papua, apakah sesuai amanat Undang-undang Otsus 21 tahun 2001, atau tidak,” jelasnya.
Menurutnya kondisi tersebut secara tidak langsung menyisihkan anak-anak asli Papua, yang sebenarnya ingin berbakti kepada NKRI, sebagai anggota Polri.
“Kami kuatir jika kondisi ini terus dibiarkan, maka akan menimbulkan kecemburuan, akibat hak-hak dasar Orang Asli Papua, terabaikan,” tukasnya.
Selain itu, dia berharap adanya perhatian dari Gubernur Papua Barat, dapat memberikan rekomendasi kepada anak-anak asli Papua, yang dinyatakan tidak lolos ini, agar dapat dibiayai oleh Dana Otsus, dan dipanggil kembali untuk menjalani pendidikan di Polri.
“Gubernur Papua Barat, Kapolda, MRPB, DPRD, harus duduk bersama untuk memecahkan persoalan ini. Kalau ini tidak ditanggapi, kami akan lakukan aksi, karena ini untuk kepentingan bersama,” tandasnya.
Sementara, salah satu Casis Polri, asal Kota Sorong, menuturkan pada saat penentuan dengar hasil pemeriksaan kesehatan tahap II, ada sekitar 30 Casis Orang Asli Papua dan 13 Non Papua, dipanggil, dan diberitahu tidak lolos ketahap selanjutnya.
“Kita dikasih tunjuk hasil tes dan diarahkan untuk konseling, karena tidak lolos akibat kelebihan darah putih. Namun hasil tesnya tidak dibawa pulang,” ucapnya.
Sebelumnya, kata dia saat dilakulan perengkingan untuk masuk di pemeriksaan tes kesehatan tahap II, jumlah kuota Orang Asli Papua, sudah sangat kurang. Dan ada kebijakan dari panitia, Casis bukan Asli Papua yang tidak lolos dimasukan kedalam kuota Orang Asli Papua.
“Waktu perengkingan itu, kuota Orang Asli Papua diminta 188, namun yang tersisa hanya 108. Untuk memenuhi kuota ini, maka mereka dari luar yang sudah tidak lolos, diambil kembali untuk memenuhi kuota tersebut,” jelasnya.
Namum sangat disayangkan, meski jumlah kuota Orang Asli Papua, sudah berkurang dalam tes lanjutan masih saja digugurkan.
“Ada yang tidak lolos, karena darah putihnya kelebihan 1000, dan juga karena gagal di tes wawancara,” sebutnya.
“Padahal sebelumnya sudah ada jaminan, kalau kita bisa lolos di Pemeriksaan Kesehatan Kedua, maka ada pertimbangan bagi kami Orang Asli Papua, untuk lolos ke tahap selanjutnya. Kenyataannya tetap saja kami gagal,” tandasnya.
Sementara, Karo SDM Polda Papua Barat, Kombes Pol Albertus Bambang Indarta, yang dikonfirmasi wartawan, Minggu malam, mengatakan akan memberi keterangan soal penerimaan Casis Polri ini dikantornya, Senin besok.(red)
