MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Ketua MRP Papua Barat, Maksi Nelson Ahoren menyayangkan pernyataan salah satu anggota DPR RI dapil Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie.
Pasalnya pernyataan yang termuat di media online di Manokwari, saat HUT Kabupaten Manokwari Selatan lalu, disebutkan upaya MRP memperjuangkan Raperdasus Bupati dan Wakil Bupati OAP, adalah pekerjaan sia-sia dan hanya menghabiskan anggaran.
“Pernyataan itu sangat keliru dan kontroversi. Sebab MRP hanya memperjuangkan apa yang masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) dari DPRPB yang belum selesai, karena Raperdasus ini merupakan produk peninggalan DPRPB periode 2009-2014 dan 2014 -2019,” jelasnya.
Bahkan yang sangat disayangkan, Anggota DPR RI tersebut adalah salah satu orang yang memperjuangkan hal tersebut semasa menjadi Wakil Ketua DPR Papua Barat periode 2009-2014.
“Seharusnya dengan posisinya sekarang sebagai anggota DPR RI, harus dapat memperjuangkan bagian ini, bukan membuat pernyataan yang kontroversi,” terangnya.
Dia mengungkap dalam pasal 77 UU Nomor 21 Tahun 2001, mengatur tentang perubahan UU, diajukan oleh rakyat Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.
“Jadi tidak ada dasar untuk DPR RI lakukan revisi di Jakarta, tanpa melalui MRP,” sebutnya.
Dia berharap anggota DPD RI, DPR RI, dalam reses ke daerah pada Desember 2019 mendatang, perlu menyatukan pandangan bersama agar menginput apa yang menjadi keinginan dari masyarakat Papua.(js)
