MANOKWARI,JAGATPAPUA.com–Anggota DPR Papua Barat, Ahmad Kuddus, ST melaksanakan reses III Tahun 2025, di Kampung Macuan, SP 5 , Distrik Masni Kabupaten Manokwari.
Reses yang dikemas dalam Doa bersama dan silaturahmi pada Selasa, (4/11/2025) di kediaman, Bapak Mulyadi Kampung Macuan mendapat sambutan hangat warga masyarakat setempat.
Reses tersebut bertujuan untuk mendengar langsung aspirasi dan menyerap kebutuhan warga di daerah SP 5 Manokwari. Diisi dengan diskusi interaktif antara Ketua Komisi II DPR Papua Barat, Ahmad Kuddus dengan masyarakat.
Tiga perwakilan masyarakat diberi kesempatan menyampaikan pandangan, keluhan, dan usulan mereka secara terbuka.
Pada kesempatan itu, Kepala Kampung Macuan menyoroti perlunya pembangunan kantor kampung sebagai pusat pelayanan publik dan administrasi pemerintahan di tingkat lokal.
“Sejak lama kami berharap kantor kampung bisa segera dibangun. Saat ini aktivitas pemerintahan masih menumpang di rumah-rumah warga,”katanya.
Selanjutnya, salah satu perwakilan masyarakat, Teguh, menyampaikan aspirasi terkait perbaikan jalan lingkungan dan jalan usaha tani. Ia menuturkan bahwa masih banyak ruas jalan yang belum tersentuh pengerasan atau perbaikan, bahkan beberapa jembatan penghubung masih bersifat darurat.
“Kami mohon agar jalan usaha tani yang jadi akses utama petani juga bisa dibangun jembatan permanen. Ini sangat membantu saat panen,”ujarnya.
Sementara itu, Ramlan, warga sekaligus tokoh muda kampung, menanyakan secara kritis bagaimana mekanisme penyaluran aspirasi dari masyarakat ke DPR dan tindak lanjut setelah reses.
“Jangan sampai reses hanya saat kampanye atau masa mau pemilu. Kami ingin tahu bagaimana aspirasi kami benar-benar diperjuangkan,” ucapnya disambut tepuk tangan warga.
Menanggapi beragam masukan itu, Ahmad Kuddus memberikan penjelasan panjang mengenai mekanisme reses, perencanaan program pemerintah, dan keterbatasan siklus anggaran.
“Usulan dari masyarakat bisa disampaikan kapan saja, baik secara langsung, lewat telepon, WA, atau melalui staf kami. Tapi melalui reses seperti ini, kami bisa menyerap langsung dan memastikan setiap suara warga terdata dengan baik,” jelasnya.
Ia juga menerangkan bahwa usulan yang masuk tahun ini akan mulai diperjuangkan dalam perencanaan APBD tahun 2026, mengingat APBD 2025 telah disahkan sebelum dirinya dilantik pada Oktober 2024.
“Jadi tahapannya jelas. Kami dorong dulu ke dinas-dinas teknis di provinsi agar masuk ke daftar rencana kerja,” kata politisi Golkar Papua Barat ini.
Dalam penjelasannya, Ahmad Kuddus juga menyinggung pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan masyarakat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
“Kadang ada usulan yang sebenarnya kewenangan kabupaten, tapi disampaikan ke provinsi. Itu tidak salah, tapi perlu kita sinkronkan agar tidak tertahan di jalur administrasi,” tambahnya.
Selain itu, ia menyinggung kondisi ekonomi Manokwari yang masih sangat bergantung pada perputaran dana APBD dan APBN.
“Ketika ada efisiensi atau pemotongan anggaran dari pusat, dampaknya langsung terasa ke bawah. Karena itu, ke depan kita perlu mendorong sektor riil seperti pertanian, UMKM, dan industri lokal agar masyarakat tidak terlalu bergantung pada proyek pemerintah,”bebernya.
Selain melalui dialog terbuka, sejumlah warga juga menyampaikan aspirasi mereka secara tertulis melalui formulir aspirasi yang disediakan oleh staf pendamping.
Formulir tersebut diisi oleh berbagai kalangan, termasuk pengurus masjid, tokoh pemuda, dan kelompok masyarakat lainnya. Semua masukan itu akan dihimpun dan dibawa dalam laporan hasil reses untuk disampaikan ke pimpinan DPR Papua Barat dan OPD mitra terkait.
Setelah sesi tanya jawab dan tanggapan berakhir, kegiatan dilanjutkan dengan foto bersama antara Ahmad Kuddus dan warga SP 5.
“Terima kasih kepada seluruh warga SP 5 yang sudah hadir dan terbuka menyampaikan aspirasi. Silaturahmi seperti ini akan terus kami jaga,” tutup Ahmad Kuddus sebelum meninggalkan lokasi.
Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian reses Komisi II DPR Papua Barat yang difokuskan pada penyerapan aspirasi di sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan ekonomi rakyat. Warga berharap agar hasil pertemuan ini dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah yang lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat kampung.(jp/ctr).
