MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Se-Papua Barat diingatkan menyiapkan Laporannya menjelang ajang Award TPID 2022.
“Sesuai dengan batas waktu yang diberikan oleh kementrian terkait pada 18 Maret 2022,”kata Wakil Gubernur Papua Barat, pada pembukaan HLM-TPID, Selasa (15/3/2022) di Swissbel Hotel Manokwari.
Pada kesempatan itu, Lakotani juga membeberkan 4 kunci utama pengendalian inflasi yang menurut dia harus perhatikan, yaitu:
1. Ketersediaan pasokan.
TPID Provinsi Papua Barat bersama instansi/lembaga terkait harus berupaya memastikan bahwa pasokan komoditas bahan pangan pokok strategis dan komoditas lainnya tersedia secara merata dalam jumlah yang
cukup di seluruh daerah di Papua Barat.
2. Keterjangkauan harga
Setelah bahan pangan tersedia dalam jumlah yang cukup dan merata maka kita harus memastikan bahwa harga bahan pangan tersebut benar-benar terjangkau oleh masyarakat.
3. Kelancaran distribusi
dengan distribusi yang lancar, maka arus barang dan jasa akan dapat tersedia secara tepat waktu dan kualitas yang baik. Di samping itu, hal ini penting untuk memastikan agar barang-barang kebutuhan masyarakat di papua barat yang berasal baik dari dalam maupun luar daerah dapat tersedia dengan lancar.
4. TPID Provinsi Papua Barat harus membangun komunikasi yang efektif dengan seluruh pihak dan masyarakat, sehingga seluruh program kerja TPID provinsi PB dapat terlaksana dengan baik. dengan begitu, inflasi papua barat pada 2022 diharapkan dapat dikendalikan dan berada pada rentang sasaran inflasi 3+1%.
Hal ini kata Wagub menjadi panduan bagi semua sesuai peta jalan (road map) pengendalian inflasi daerah 2022-2024 yang telah disusun dan hari ini akan
dipresentasikan.
“Saya harap TPID tetap bekerja dengan hati sembari memperkuat koordinasi dan konsistensi dalam melaksanakan road map inflasi papua barat tahun 2022, 2023, hingga 2024 tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional. Dalam upaya menekan laju inflasi, TPID Provinsi Papua Barat juga harus terus berupaya berperan aktif menyusun langkah-langkah yang efektif melalui koordinasi antara dinas/instansi terkait yang bersinergi untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tepat,”harap Lakotani.(jp/adv)
