MANOKWARI,JAGATPAPUA.com— Berdasarkan hasil Audit BPK RI, terdata masih banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Papua Barat yang menunggak pajak kendaraan.
Asisten II Setda Papua Barat, Melkias Werinussa, Senin (7/7/2025) mengatakan sesuai Audit yang dilakukan BPK RI, ditemukan tunggakan pajak kendaraan banyak didominasi oleh ASN Pemprov Papua Barat.
“Sehingga hal ini tentunya menjadi catatan kurang baik terhadap Bapenda Papua Barat sebagai OPD teknis. Untuk itu, diimbau kepada ASN yang belum membayar tunggakan pajaknya agar segera diselesaikan,” imbau Melkias Werinussa.
Tunggakan pajak kendaraan yang dimaksudkan kata Werinussa, adalah kendaraan pribadi ASN Pemprov. Karena untuk pajak kendaraan dinas dibayarkan BPKAD PB.
“Ada juga kendaraan dinas tapi khusus kendaraan dinas itu dibayarkan BPKAD secara rutin. Tapi kendaraan pribadi ini yang paling banyak tunggakannya, ” kata Melkias Werinussa.
Ia pun mengatakan, persoalan tunggakan pajak telah ditegaskan Gubernur PB untuk wajib diaelesaikan ASN.
“Terutama didorong untuk pimpinan OPDnya,
Ada yang punya kendaraan sudah dijual tapi kemudian belum dilakukan balik nama sehingga masih tercatat dengan nama pemilik utama,” cetusnya.
Menurut Melkias, ketegasan hingga pemotongan TPP belum sampai ke tingkat itu masih dalam batasan diberi imbauan.
“Nanti kalau dalam pelaksanaannya sudah tidak bisa baru kita tingkatkan, tidak bisa juga serta merta langsung potong TPP ASN. Pada intinya kepada ASN yang menunggak pajak untuk segera membayar kewajiban pajak kendarannya,”tutupnya.(jp/ask)
