DPR PBHeadlinePemprov PB

Tolak Efisiensi Anggaran Ratusan Kontraktor OAP Demo Ke Kantor BP3OKP Dan DPR Papua Barat

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Perkumpulan Asosiasi Lokal Kontraktor Orang Asli Papua (PAL-KOAP) Papua Barat menggelar Aksi unjuk rasa damai ke Kantor Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan DPR Papua Barat, pada Senin (24/2/2025).

Aksi unjuk rasa tersebut menyikapi Instruksi Presiden tentang efisiensi anggaran tahun 2025 yang berdampak besar terhadap pembangunan infrastruktur di Tanah Papua dan Papua Barat secara khusus.

Masa bergerak dari taman Pemprov Papua Barat di Arfai menuju Kantor BP3OKP Papua Barat dan DPR Papua Barat sekitar Jam 12.10 WIT, di Bawah komando Ketua PAL KOAP Provinsi Papua Barat, Alex Wonggor dan Sekretaris Lewis Wanggai diikuti oleh ratusan perwakilan Asosiasi Kontraktor OAP.

Masa bergerak menuju kantor BP3OKP Papua Barat.

Di Kantor DJPb, mereka diterima oleh Anggota Ketua Pokja Papua Cerdas BP3OKP, Drs. Arius Mofu, dan Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat Purwadhi Adhiputranto.

Ada tiga poin bentuk aspirasi yang disampaikan Lewis Wanggai bahwa pertama, instruksi presiden RI nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran dalam pelaksanaan APBD maupun APBN tahun 2025, pada diktum ke lima khusus kepada Menkeu untuk dana Alokasi khusus fisik dan Otsus khususnya di enam Provinsi di Tanah Papua untuk dapat ditinjau kembali karena tidak sesuai dengan RIPPP tahun 2022-2042 yang diamanatkan negara dalam Perpres 24 tahun 2023 sebagai pelaksanaan Otsus jilid II.

Kedua, Tanah Papua adalah wilayah otonomi khusus dan membutuhkan percepatan pembangunan sesuai Perpres Nomor 24 tahun 2023 sebagai Amanat dari pelaksanaan UU nomor 2 tahun 2021 sebagai pengganti UU Nomor 1 tahun 2001, oleh karena itu pemerintah pusat tidak boleh melakukan efisiensi anggaran untuk pembangunan di tanah Papua.

Ketua Pokja Papua Cerdas BP3OKP, Drs. Arius Mofu memberikan tanggapan atas aspirasi KOAP Papua Barat.

Ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 29 tahun 2025 tentang penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah menurut provinsi kabupaten kota Tahun Anggaran 2025 efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Provinsi di tanah Papua untuk ditinjau ulang karena Papua merupakan daerah khusus yang membutuhkan pembangunan khususnya di bidang infrastruktur.

Menanggapi itu, Ketua Pokja Papua Cerdas BP3OKP, Drs. Arius Mofu menyampaikan terima kasih kepada KOAP Papua Barat karena telah menyampaikan aspirasinya.

“Ini adalah kondisi ril yang kita semua hadapi sekarang. Sesuai petunjuk ibu ketua BP3OKP kami akan lanjutkan aspirasi bapak ibu ke bapak wakil Presiden di Jakarta. Prinsipnya seperti itu jadi saya tidak banyak berbicara. Tetapi sesuai petunjuk Ketua BP3OKP,”jelas Mofu

Pada kesempatan itu, Mofu juga mengajak perwakilan pengurus KOAP Papua Barat untuk bertemu langsung di ruangan sekaligus diberi penjelasan secara detail oleh pihak DJPb mengenai jenis anggaran apa saja yang dipangkas dan dampaknya.(jp/ask)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta