MANOKWARI,JAGATPAPUA.com – Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Sosial Provinsi Papua Barat, Marthen L.Tirony mengatakan Gubernur Papua Barat, melalui Dinas Sosial Papua Barat akan segera membangun sebanyak 60 unit pondok pinang bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK ) di Wilayah Kota Sorong dan Kabupaten Sorong.
Menurut ia, program tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan Perempuan Papua pada sektor UMK.
Ia mengaku pembangunan puluhan pondok pinang itu sementara dipersiapkan, yakni sebanyak 30 unit pondok pinang di kota Sorong dan 30 unitnya lagi di kabupaten Sorong serta penambahan 10 pondok pinang dari aspirasi Dewan.
“Jadi, selain kita bangun puluhan unit tempat usaha, kami juga akan memberikan bantuan untuk para pedagang mama-mama asli Papua. Yang masing-masingnya akan diberikan uang sebanyak Rp5 juta sampai Rp10 juta sebagai modal usaha,”sebut Tirony
Aagar segala upaya program peningkatan kesejahteraan itu sambung Tirony dapat dilaksanakan dengan baik, maka pihaknya menggandeng kerjasama dengan dua perguruan tinggi swasta, yakni Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE), untuk memberikan pendampingan kepada para pedagang.
” Dan untuk Program kerjasama pendampingan ini telah dibuat dengan maksud untuk meningkatkan pengetahuan para pedagang, terkait legalitas usaha dan manajemen usaha,”tandas Tirony
Dan melalui pendampingan juga diperlukan akreditas dan legalitas, karena kedepan jualan atau usaha para mama Papua ini bukan hanya sekadar pinang, tetapi juga pangan lokal bahkan hingga produk buatan tangan untuk cinderamata.
“Program ini sudah kamidilaksanakan sejak 2017 silam. Dan hingga saat ini Pemerintah Papua Barat di masa kepemimpinan Bapak Gubernur Drs Dominggus Mandacan M.Si telah membangun sebanyak 500 pondok yang tersebar diseluruh wilayah Papua Barat,”ungkap Tirony
Dengan sumber Anggaran berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Papua Barat.
“Ya untuk sekarang program ini sumbernya kita dari DAK dan DAU, tetapi kedepan, kita akan meminta Pak Gubernur dan para Bupati setempat agar ada alokasi juga dari dana Otonomi Khusus (Otsus). Meskipun hanya dengan nilai Rp1 miliar sampai Rp2 miliar saja untuk program peningkatan kesejahteraan Perempuan asli Papua,”tukasnya.(jp/adv)
