MANOKWARI,JAGATAPUA.com– Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Papua Barat menggelar Rapat koordinasi penyusunan Rencana Aksi Daerah perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan ( RAD KSB) di Provinsi Papua Barat.
Rapat Kordinasi RAD KSB itu Dibuka secara resmi oleh Sekda Papua Barat, Drs Jacob Fonataba didampingi Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Papua Barat Agustinus Warbal, pada Rabu (21/8/202), di Swissbell Hotel Manokwari.
Pj Gubernur Papua Barat dalam sambutannya yang dibacakan Plt Sekda Papua Barat Jacob Fonataba mengatakan, Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2019 tentang rencana aksi nasional perkebunan kelapa sawit berkelanjutan tahun 2019-2024 menginstruksikan kepada Gubernur dan Bupati Walikota agar melaksanakan RAN KSB sesuai tugas fungsi dan kewenangan masing-masing.
Di tingkat daerah Inpres mengamanatkan Gubernur dan Bupati Walikota untuk menyusun rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan (RKD KSB) dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan daerah serta membentuk tim pelaksana daerah (TPD) untuk melaksanakan rencana aksi dengan melibatkan para pihak terkait (forum multi pihak)
Menurut ia, Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan yang memiliki peran strategis bagi pembangunan nasional.
Peran kelapa sawit bagi pembangunan nasional yaitu memberikan kontribusi PDB nasional, menyerap lapangan pekerjaan dan Sumber devisa ekspor non migas.
Kontribusi komoditas sawit tidak terlepas dari meningkatnya kinerja ekspor baik yang berasal dari CPO maupun ragam produk turunannya.
Namun demikian keberlanjutan industri kelapa sawit masih menghadapi berbagai tantangan, salah satu tantangan tersebut berkaitan dengan bagaimana meningkatkan komitmen para pihak yang terlibat dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan untuk menyinergikan prinsip 5 P atau people planet, prosperity, peace and Partnership.
Oleh karena itu lebih lanjut ia mengatakan, diperlukan desain strategis perencanaan pembangunan kelapa sawit yang memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi sosial budaya dan ekologi.
Sementara itu, Agustinus Warbal melalui Kepala Bidang Perkebunan, Benidiktus Hery Wijayanto
mengatakan, Rapat koordinasi ini dilaksanakan selama 2 hari yaitu mulai tanggal 21 hingga 22 Agustus 2024.
Peserta rapat koordinasi ini adalah multi pihak yang berhubungan dengan perkebunan kelapa sawit baik pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, Mitra pemerintah, perusahaan perkebunan kelapa sawit dan juga asosiasi petani sawit di Provinsi Papua Barat.(jp/ask).
