MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Staf Ahli Gubernur Papua Barat, Niko Untung Tike mengaku tata kelola kearsipan, saat ini belum dianggap penting, sehingga belum dikelola dan ditata secara baik dan benar.
Padahal, dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu didukung adanya tata kelola kearsipan secara efektif efisien dan transparansi.
“Kearsipan yang baik, tentu kita akan menemui manfaat, seperti kecepatan dalam proses administrasi atau persuratan, mempermudah proses dalam penelusuran kembali arsip dan pelayanan arsip menjadi lebih cepat,” ungkapnya, mewakili gubernur pada k1egiatan Bimtek Kearsipan Bagi OPD dilingkup Pemprov Papua Barat tahun 2019.
Dia mengatakan, bimtek yang dilaksanakan selama kurang lebih 3 hari ini merupakan kerjasama antara Arsip Nasional Republik Indonesia dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat.
“Kita telah memasuki era informasi, namun kenyataanya perhatian terhadap pengelolaan informasi dan medianya, yaitu arsip masih belum optimal dimana arsip sebagai sumber informasi dari tangan pertama atau first hand knowledge,” ujarnya.
Dia menambahkan, sistem pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi atau aplikasi informasi
sistem penyelenggaraan dan pengelolaan kearsipan harus dikembangkan secara komprehensif dan terpadu. Ini juga harus mempertimbangkan norma dan standar serta sumber daya pendukung yang profesional dan memadai.
“Kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, arsip merupakan sarana informasi dalam mendukung pembangunan nasional dengan memperhatikan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/ 3137/ SJ tanggal 21 Mei 2018,” terangnya.
“Melalui Bimtek ini, mari kita bersama-sama meningkatkan pemahaman terhadap tujuan pengertian asas dan tata cara penyelenggaraan kearsipan yang handal sebagai bagian dari upaya mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintahan yang baik dan berwibawa,” tutupnya.(me)
